Perekat Rakyat Sulteng.

288 IRTP di Palu Tersertifikasi Izin Edar

17

SULTENG RAYA – Kesadaran pelaku usaha pangan, khususnya pelaku industri rumah tangga pangan (IRTP) mengenai pentingnya menjaga kualitas dan keamanan pangan semakin baik.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palu mencatat,  hingga kini IRTP di Kota Palu sudah tersertifikasi izin edar sebanyak 288 produk.

Sertifikat itu penting, guna menjamin keamanan pangan serta mempermudah pendistribusian ke swalayan maupun luar daerah.

Kepala Seksi Kefarmasian Makanan dan Minuman Dinkes Kota Palu, Titi Hapsari menjelaskan, proses pengajuan izin edar produk IRTP cukup mudah. Apalagi Dinkes Kota Palu telah satu pintu dengan badan perizinan terkait proses izin edar IRTP.

”Dalam mendapatkan izin edar, para pemilik usaha harus terlebih dahulu mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan atau yang biasa disingkat PKP, meliputi pra-test dan post-test sebagai persyaratan wajib untuk mendapatkan sertifikat dari Dinkes. Penyuluhan berlangsung selama dua hari dan peserta akan menerima materi terkait proses produksi hingga penetapan masa kedaluwarsa,” kata Titi Hapsari kepada Sulteng Raya, Senin (2/12/2019).

Setelah mendapatkan sertifikat PKP, masyarakat sudah bisa mendaftarkan izin edar produknya dengan memasukkan berkas pengajuan ke Dinkes Kota Palu, meliputi rancangan produk. Seperti, merek dagang, jenis pangan hingga info kedaluwarsa produk, buku pencatatan produksi serta data diri, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), pas photo dan alamat lengkap.

Selajutnya, Dinkes  Kota Palu akan memasukkan berkas tersebut ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Palu untuk pengecekan kelengkapan melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau layanan Perijinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik (PBTSE). Kemudian, berkas itu diserahkan ke Dinkes Kota Palu untuk pengecekan tempat produksi, yakni hygiene sanitasi.

”Uji kelayakan tempat produksi meliputi tempat penyimpanan bahan baku, pengolahan dan pengemasan produk, karena hal itu memang harus terpisah tempatnya. Selain itu, akan dilakukan juga pengecekan apakah pelaku IRTP memiliki hewan peliharaan atau tidak? Karena biasanya tim teknis tidak akan mengeluarkan izin kalau ada hewan peliharaan kecuali tempat hewan itu dengan tempat produksi berjarak 10 meter,” jelas Titi.

Setelah tempat produksi dinyatakan layak, BPMPTSP Kota Palu akan mengeluarkan izin edar IRTP berlaku selama lima tahun.

“Proses itu tidak hanya berlaku untuk produk pangan dalam kemasan, seperti bawang goreng dan keripik. Namun, kami (Dinkes) juga siap membantu masyarakat yang memiliki produk minuman serbuk. Dengan catatan, masa kedaluwarsa harus di atas tujuh hari,” katanya.

Menurutnya, tingkat kesadaran masyarakat pelaku IRTP mengenai pentingnya kemanan pangan justru terlihat pascabencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi.

“Pascabencana justru banyak orang yang datang ke sini (Kantor Dinkes Kota Palu) menanyakan tata cara pengurusan izin edar makanan dibandingkan sebelum bencana. Jadi saya pikir masyarakat sudah banyak yang sadar akan pentingnya keamanan pangan,” katanya. CR2

Leave A Reply

Your email address will not be published.