Perekat Rakyat Sulteng.

Azis Wellang, Praperadilankan Polda Sulteng

47

SULTENG RAYA- Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah cq Dirreskrimum Polda Sulawesi Tengah,dipraperadilankan oleh Pemohon Muhammad Azis Wellang, menguji tindakan termohon di pengadilan yang telah menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penadahan (Pasal 480 KUHP), atas pembelian barang atau saham PT. Kemilau Nusantara Khatulistiwa (KNK) dari Alita Marsanti, yang kini juga berstatus tersangka untuk dugaan kasus lain.

Bertindak sebagai hakim tunggal, Andri Natanael Partogi SH MH, melanjutkan sidang pemeriksaan perkara pidana Praperadilan No : 8/Pid.Pra/2019/PN PAL, mengenai sah tidaknya penetapan tersangka yang dimohonkan Muhammad Azis Wellang, dengan termohon Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah cq Dirreskrimum Polda Sulawesi Tengah, di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/ Tipikor Palu, Kamis (7/11/2019) kemarin.

Sidang saat itu, dibuka dengan agenda pengajuan  pembuktian surat yang dilanjutkan pemeriksaan saksi. Pemohon Muhammad Azis Wellang.

Kasus yang tengah ditangani termohon ini, berawal  dari dilaporkan Mr Kwon Kipup seorang WNA asal negara Korea Selatan, yang mengaku ke penyidik sebagai pemilik mayoritas saham PT.KNK. Atas laporan itu termohon kemudian menetapkan Muhammad Azis Wellang sebagai tersangka penadahan, berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/464/X/2019 Ditreskrimum Polda Sulteng tertanggal 2 Oktober 2019.

Sebagaimana pantaun di persidangan, setelah pengajuan bukti surat, Andri Natanael kemudian melanjukan sidang dengan memeriksa saksi-saksi. Pemohon praperadilan Muhammad Azis Wellang, melalui kuasa hukumnya mengadirkan empat saksi. Salah satunya adalah Drs Andy A Agus SH, mantan pejabat notaris yang sebelumnya berkantor di Jalan Hayamwuruk, Jakarta Barat. “Saya pensiunan pejabat notaris. Pensiun pada bulan Februari 2019,” kata saksi di dalam persidangan.

Andy Agus dihadirkan karena merupakan saksi fakta atas transaksi pembelian saham PT. KNK, yang dilakukan pemohon Muhammad Azis Wellang dalam hal ini bertindak selaku pembeli saham mewakili kepentingan hukum PT. Bumi Mineral Indonesia dari Arlita Marsanti pada tahun 2018 atau sebelum saksi pensiun.

Bahkan, saksi Andy Agus merupakan pejabat notaris yang sekaligus bertindak menggunakan kewenangannya sebagaimana di atur oleh UU tentang notaris, membuat serta menerbitkan akta jual beli saham PT. KNK, setelah dibeli oleh PT. Bumi Mineral Indonesia yang direktur utamanya adalah Pemohon.

“Ia saya yang membuat dan menerbitkan akta jual beli saham itu, yakni akta notaris nomor 06 tanggal 26 Maret 2018. Dari Arlita Marsanti selaku penjual saham PT KNK kepada pemohon selaku pembeli dalam hal ini secara hukum mewakili PT. Bumi Mineral Indonesia,” sebutnya.

Dari pengakuan saksi ini, kemudian terungkap kalau Arlita Marsanti selaku penjual saham PT KNK kepada Pemohon, dan kini juga ditetapkan oleh termohon (Polda Sulteng) sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan. Bahkan katanya saham Arlita Marsanti sebesar 93 persen demikian tercantum dalam data profil perusahaan PT. KNK yang terdaftar di  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (RI) pada Ditjen AHU.

“Dalam proses jual beli saham PT KNK, awalnya para pihak pembeli dan penjual secara langsung datang di hadapan saya,” akunya.

Lanjut Andy Agus mengungkapkan, sebelum menerbitkan akta jual beli saham PT. KNK tersebut, sebagaimana ketentuan terlebih dahulu dilakukannya penelitian keabsahaan obyek yang diperjualbelikan, begitu pun dengan pembeli. Yang dicek oleh saksi mulai dari mengecek akta-akta yang dimiliki PT KNK pada instansi terkait, serta notaris yang sebelumnya menerbitkan akta-akta perusahaan itu.

“Termasuk melakukan pengecekan mengenai data profil legalitas dan sebagainya PT KNK tersebut di Kementerian Hukum dan Ham RI pada Ditjen AHU. Hasilnya clear and clean data PT KNK  tidak bermasalah,” tegasnya sembari mengatakan jika bermasalah datanya akan terbaca sendiri di Kementerian Hukum dan Ham RI.

Selain hakim dan kuasa pemohon, kuasa dari termohon Polda Sulteng turut melayangkan sejumlah pertanyaan kepada saksi Andy Agus. Salah satu pertanyaan dari kuasa termohon penegasan soal proses clear n clean data profil PT KNK di Kemenkumham RI. Menjawab penegasan itu, saksi tetap menyatakan bahwa tidak menemukan masalah apapun. Dasar hasil itu selanjutnya saksi menjalankan tugasnya sebagai pejabat notaris memproses hingga membuat akta jual beli saham PT. KNK dari pihak penjual Arlita kepada PT. Bumi Mineral Indonesia. “Kalau ditemukan bermasalah, kita juga pejabat notaris itu tidak akan memproses dan membuat akta jual beli saham itu,” ungkap Andy Agus.

Pemohon, Muhammad Azis Welang melalui kuasa hukumnya, Muh. Burhanuddin mengatakan, ada yang ganjil dalam penetapan tersangga pemohon, sebab pihak termohon tanpa melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap legal standing pelapor Mr.Kwan Kpup tanpa adanya dasar akta notaris sebagai pemegang saham atau akta pendirian perseroan mencatatkan nama Mr.Kwan Kpup di Kemenkum dan HAM RI.

“PT.KNK sejak berdiri tahun 2009 sampai 2019 telah 5 kali mengalami perubahan kepengurusan dan pemegang saham, nama Mr.Kwan Kpup tidak ada baik selaku pengurus maupun pemegang saham,”ujarnya.

Ia mengatakan, pemohon bertindak sebagai Direktur Utama PT.Bumi Mineral Indonesia sudah melaksanakan proses clear and clean. “Semuanya tidak bermasalah sehingga melakukan transaksi pembelian saham PT.KNK,” ujarnya.  AMI

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.