Perekat Rakyat Sulteng.

Enam Urusan Wajib Pemda Disosialisasikan

11

SULTENG RAYA – Usai diundangkan dan diberlakukan pada 1 Januari 2019, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah disosialisasikan, di salah satu hotel di Kota Palu, Kamis (7/11/2019).

PP itu menekankan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menerapkan enam jenis SPM dari aturan sebelumnya, terdapat 15 jenis yang menjadi urusan wajib setiap Pemda.

Dengan adanya aturan baru itu, Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, Mulyono, menekankan Pemda se-Sulteng wajib menerapkan SPM demi mewujudkan mutu pelayanan baik bagi setiap warga negara.

“Aturan yang sudah ada ini, wajib diterapkan bagi setiap Pemda di Sulteng, termasuk Pemerintah Provinsi,” katanya.

Apabila beleid itu diindahkan, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap penilaian pemerintah pusat terhadap pemda. Karena penerapa SPM dapat mempengaruhi akuntabilitas pemda melayani warganya.

Aturan tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2018 dan diundangkan melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly pada 5 Januari 2018 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2019.

Dalam beleid tersebut, Mulyono, menyebutkan mengatur urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,  diantaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat. Kemudian, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat serta social.

“Jenis SPM itu termaksud dalam peraturan SPM yang baru. Sehingga, perlu ada pemahaman bagian mana yang wajib dilaksanakan,” jelasnya.

Maka dari itu, pemda diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan komitmen organisasi yang membidangi 6 urusan wajib untuk menginovasi pelayanan publik berorientasi SPM. Bahkan, penerapan SPM harus terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di daerah. RAF

Leave A Reply

Your email address will not be published.