Perekat Rakyat Sulteng.

RPJMD Jangan Hanya Jadi ‘Penghias’ Lemari

16

SULTENG RAYA – Sekretaris Kota (Sekkot) Palu, Asri L Sawayah, berharap, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijadikan pedoman kerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.

“Jangan sampai hanya menjadi penghias lemari atau meja kerja semata atau malah sebagai penggugur formalitas perencanaan prosedural semata,” ucap kata Asri L Sawayah saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perubahan kedua RPJMD Kota Palu 2019-2021 dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu di salah satau restauran di Kota Palu, Kamis (7/11/2019).

Menurutnya, perubahana RPJMD itu merupakan penajaman pencapaian visi dan misi kepemimpinan Wali Kota Palu, Hidayat dan Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo, agar dapat tercapai sesuai harapan, yakni menjadikan Palu Kota Jasa,  berbudaya dan beradat, dilandaskan iman dan taqwa.

Ia mengatakan, perubahan RPJMD didasari atas beberapa hal. Pertama, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pascabencana, sehingga perlu ada kebijakan-kebijakan baru dalam hal penanganan pascabencana.

Selanjutny, saran Menteri Pembangunan setelah melakukan evaluasi terhadap RPJMD Kota Palu serta menyesuaikan penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Selain itu, kita juga perlu menyesuaikan terhadap nomenklatur yang ada yaitu perubahan beberapa OPD di jajaran Pemerintah Kota Palu antara lain Dinas Pendidikan berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata,” jelas Asri.

Untuk itu, Asri mengimbau kepada peserta yang hadir, baik kepala OPD, camat, lurah serta perwakilan masyarakat agar memberikan saran konstruktif pada perubahan RPJMD tersebut.

“Kita harapkan, agar pelaksanaan pembangunan di Kota Palu pascabencana lebih terarah dan menyentuh kebutuhan serta kepentingan masyarakat kedepan,” ucapnya.

Senada, Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan, menjelaskan, ada tiga alasan perubahan RPJMD. Pertama adalah force mayor yakni menyesuaikan kondisi pascabencana terkait dokumen perencanaan dan dokumen pemanfaatan ruang. Kedua, segi evaluasi dan pengendalian secara internal dan eksternal.

“Alasan ketiga yaitu menyesuaikan terhadap perubahan momen waktu pada urusan-urusan yang pada 2019 ini harus ada tindakan ke OPD-OPD terbaik,” kata Arfan.

Turut hadir, DPRD Kota Palu, Kodim 1306 Donggala, Polres Kota Palu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, dr Husaema, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ridwan M Karim, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu, Sumardi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, Eka Komalasari, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Moh Arif Lamakarate, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu, Ichsan Hamzah, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu, Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Romi, camat dan lurah se-Kota Palu serta perwakilan lembaga masyarakat se-Kota Palu. CR2

Leave A Reply

Your email address will not be published.