Perekat Rakyat Sulteng.

32 Pekerja Nonmedis RS Samaritan Palu Mogok Kerja

UPAH JAUH DI BAWAH UMK

31

SULTENG RAYA – Sebanyak 32 dari 37 pekerja nonmedis di Rumah Sakit (RS) Samritan Palu mogok kerja, Jumat (11/10/2019).

Tindakan mogok kerja itu, merupakan buah kekecewaan pekerja atas hak diterima tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak kunjung dipenuhi pihak manajemen RS yang diresmikan pada 8 Desember 2016 lalu itu.

Salah seorang pekerja nonmedis, Sri, mengatakan, pihaknya sudah sering menyuarakan tuntutan mereka agar hak normatif mereka dipenuhi. Sayangnya, kata dia, pihak manajemen RS sepertinya sengaja ‘tutup telinga’.

Menurutnya, saat ini, rerata upah bagi pekerja nonmedis RS Samaritan, yakni Rp800 ribu hingga Rp1 juta per bulan. Nilai tersebut sangat jauh dari upah minimum kota (UMK) Palu 2019 sebear Rp2.415.000 per bulan. Penerapan upah di bawah UMK jelas sangat bertentangan dengan amanat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan perusahaan wajib membayar upah pekeja sesuai upah minimum.

“Kita (pekerja nonmedis) ada 37 orang. Yang mogok ada 32 orang, mulai dari cleaning service, tenaga gizi (helper), petugas parkir dan petugas laundry. Kita mogok karena sudah lama kita minta upah dinaikkan tapi hanya dijanji-janji terus. Upah yang diterima petugas nonmedis jauh dari UMK, yakni hanya antara Rp800 ribu hingga Rp1 juta,” kata Sri yang juga pengurus unit kerja (PUK) Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) RS Samaritan Palu ini, kepada Sulteng Raya.

Selain soal upah, pihaknya juga ternyata belum didaftarkan sebagai peserta program jaminan sosial, baik program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Hal itu sangat bertentangan dengan amanat Pasal 14 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang UU BPJS, menyebutkan, ‘setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program jaminan sosial’.

Tidak hanya itu, Sri menuturkan, masih banyak lagi ketidakpatuhan RS di Jalan Towua, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu itu. Diantaranya, porsi jam kerja hingga 9 jam sehari enam hari kerja, tunjangan hari raya mulai Rp75 ribu hingga Rp500 ribu serta berlakuknya potongan upah yang tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami tidak tidak pernah bisa ketemu Direktur, karena manajemen seakan-akan menghalangi, malah kalau kita tetap berkeras menyuarakan hak, kita diancam akan di pecat (PHK). Kalau tetap berkeras, dicarikan kesalahan sebagai alasan pemecatan. Kita kala tidak masuk (alpa) gaji dipotong Rp60.000. sakit tanpa keterangan meski kita sudah sampaikan melalui telepon, dipotong Rp50.000. Kalau lambat pun, kita dipotong Rp25.000. Sudah gaji kecil, ada lagi potongan,” ungkap Sri.

Ia mengatakan, mereka para pekerja nonmedis tetap akan mogok kerja hingga tuntutan mereka dipenuhi.

“Pernah ada kesepakatan untuk dinaikkan gaji namun ternyata hanya berlaku satu bulan, setelah itu turun kembali pada bulan berikutnya. Makanya, kami sepakat akan mogok kerja sampai tuntutan kami dipenuhi, upah harus sesuai UMK, kami juga didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, upah lembur haru ada, jam kerja harus sesuai UU Ketenagakerjaan, yakni tujuh jam sehari untuk enam hari kerja atau delapan jam sehari untuk lima hari kerja dalam seminggu,” tuturnya.

 

KEPUTUSAN MENUNGGU DIREKTUR

Pekerja yang mogok kerja diterima perwakilan pihak manajemen, yakni Koordinator Rumah Tangga RS Samaritan Palu, Ika, Staf Personalia RS Samaritan Palu, Lusi dan Asisten Direktur RS Samaritan Palu, Hendrik. Namun, ketiga perwakilan hanya menampung seluruh aspirasi para pekerja. Selanjutnya, tututan akan disampaikan kepada Direktur RS Samaritan Palu, Welly Hongkriwang.

“Kami ini tidak bisa mengambil keputusan. Yang berhak itu pak direktur. Sekarang direktur sedang di luar kota. Mungkin Senin baru pulang. Jadi, saya harap, pekerja yang mogok, mari kita kembali bekerja sambil menunggu pak direktur kembali ke Palu,” kata Staf Personalia RS Samaritan Palu, Lusi.

Ketua DPD FSPNI Sulteng, Lukius Todama, tutur mendampingi pekerja saat mogok kerja, berharap, semua hak dasar pekerja dipenuhi.

“Sebenarnya saya sudah menahan mereka (pekerja) agar tidak mogok. Tapi, mereka sudah sepakat untuk mogok. Saya di sini untuk mendampingi saja karena dapat informasi. Kita harap, perusahaan dan pekerja menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Perusahaan sebisa mungkin memenuhi semua hak dasar pekerja dipenuhi, upah, bpjs, jam kerja, lembur dan cuti,” kata Lukius.

Senada, Kepala Seksi Angkatan Kerja Dinas

Sementara itu, Direktur RS Samaritan Palu, Welly Hongkriwang dihubungi melalui telepon, enggan mengomentari tuntutan pekerja.

“Saya mohon maaf, saya cuti, ada yang mewakili. Tuhan berkati. Terima kasih,” tulis Welly Hongkriwang melalui pesan singkat kepada Sulteng Raya, Jumat (11/10/2019) malam.

Turut hadir memberikan pencerahan soal hubungan industrial kepada pihak manajemen RS Samaritan Palu, Kepala Seksi Syarat Kerja dan Pengupahan Dinas Tenaga Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu, Abdul Salam. HGA

Leave A Reply

Your email address will not be published.