Perekat Rakyat Sulteng.

Minyak Curah Dilarang, Pedagang Tidak Masalah

31

SULTENG RAYA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI melarang minyak goreng curah beredar atau diperjualbelikan mulai 1 Januari 2020 mendatang.

Meski belum diberlakukan, rencana kebijakan tersebut sudah menuai pro dan kontra di masyarakat, khususnya para pedagang.

Pedagang gorengan di sejumlah bebeerah menyebut, pelarangan minyak goreng curah mempengaruhi pendapatan mereka. Karena, pelarangan itu memaksa pedagang menggunakan minyak goreng kemasan dengan harga lebih malah dari minyak goreng curah.

Meski begitu, tidak semua pedangang mengeluhkan. Seperti sejumlah pedagang gorengan di Kota Palu, tidak masalah aturan tersebut diberlakukan. Terlebih, alasan Pemerintah melarang peredaran minyak goreng curah sangat masuk akal, yakni pertimbangan kesehatan masyarakat atau konsumen.

Salah seorang pedagang gorengan, Ojid menuturkan, kalau alasannya untuk kesehatan, sebagai pedagang tentunya siap menerima dan melaksanakan aturan pelarangan penggunaan minyak goreng curah.

“Kalau seandainya minyak goreng curah itu akan dilarang, kami sebagai penjual gorengan, siap mengikuti aturan yang akan ditetapkan Pemerintah. Apalagi, kalau memang minyak curah itu tidak baik untuk kesehatan. Karena kita juga mengkomsumsi sendiri gorengan itu,” kata Ojid Kepada Sulteng Raya, Selasa (9/10/2019).

Lagian, kata dia, hingga kini selisih harga minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah tidak begitu jauh. Bahkan, kata dia, selisih harga sedikit tidak akan berdampak pada kenaikan harga gorengan.

“Lagian harga minyak curah dan minyak kemasan beda-beda tipis, kita juga tidak akan menaikan harga gorengan,” tutur pedagang yang sehari-hari menjajakkan gorengan di Jalan Setia Budi, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ini.

Senada, pedagang  goreng di Jalan Hangtuah, Mama Dian, juga tidak masalah dengan pelarangan edar minyak goreng curah. Hal itu juga tidak bakal mempengaruhi harga gorengan miliknya.

“Kalau itu sudah aturan kami terima saja, apalagi aturan tersebut demi kesehatan pelanggan kami,”jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kemendag RI telah menetapkan, per 1 Januari 2020 mendatang, distribusi minyak curah di seluruh Indonesia dilarang.

Awal penerapan dipastikan menuai pro dan kontra. Karena, efeknya berdampak besar terhadap cost alias pengeluaran produksi serta pendapatan pedagang kecil.

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Rojak Simon Manurung, mengatakan, kesehatan konsumen menjadi alasan utama pemberlakuan larangan distribusi minyak curah tahun depan.

“Jadi pemberlakuan kemasan wajib minyak goreng kan, tentu pertimbangannya faktor K3L (Kesahatan, Kemanan, Keselamatan dan Lingkungan), karena kalau curah itu kan riskan terkontaminasi,” kata Rojak Simon Manurung kepada media di Kota Palu, Selasa (8/10/2019).

Menurut Rojak, Pemerintah telah memikirkan soal dampak terhadap pengeluaran para pedagang. Namun, atas pertimbangan matang, Pemerintah lebih memilih melindungi kesehatan masyarakat selaku konsumen dari pada pendapatan pedagang.

Ia mengatakan, minyak goreng curah sangat jelas tidak sehat untuk dikonsumsi, bahkan berbahaya dikonsumsi dalam jangka panjang, karena tidak menggunakan kemasan. Tidak jarang, pedagang menggunakan botol plastik bekas air mineral atau sejenisnya saat dijajakkan kembali. Jika sudah sakit disebabkan mengkonsumsi barang yang tidak sehat, maka biaya untuk sembuh pasti lebih mahal.

“Jadi, semuanya itu kan sudah dipertimbangkan, kalau terkait dengan itukan (kesehatan) tidak bisa ternilai. Jadi, kalaupun dari sisi ekonomi mungkin ada penambahan biaya terkait dengan harus pakai kemasan, kan untuk konsumen juga, bahwa kesehatan itu lebih mahal,” ucapnya.

Ia berharap, saat diberlakukan, seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk Sulteng sudah harus mengawasi dan melarang peredaran minyak curah dengan melibatkan unsur-unsur pengawas di daerah.

“Kalau sudah diberlakukan, tentunya di seluruh Indonesia terkait perdagangan minyak goreng itu sudah dalam bentuk kemasan. Nah, ini juga seiring dengan pemberlakuan wajib SNI, kalau wajib SNI itu tentu dia harus berkemasan, sehingga ketika ada merek bisa diketahui informasi dari labelnya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulteng, Richard Arnaldo, mengatakan, pihaknya siap menyambut regulasi tersebut. Menurutnya, Pemda Sulteng akan bekerja keras dalam hal pengawasan peredaran barang yang sudah dilarang.

“Tentunya itu, sudah masuk pada aturan perlindungan konsumen dan nantinya kita pasti melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang selama ini sudah bekerja sama mengawasi kondusifitas iklim perdagangan yang sehat di Sulteng, khususnya Palu,” tuturnya. ST/RHT

Leave A Reply

Your email address will not be published.