Perekat Rakyat Sulteng.

Hari ini, DPC Peradi Gelar Diskusi Publik

ADA PASAL RUU KUHP ‘LEMAHKAN’ ADVOKAT

15

SULTENG RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui komisi III siap mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP).

Recananya, RUU KUHP akan disahkan pada 24 September 2019 mendatang atau sekitar 10 hari lagi.

Produk tersebut memang harus diapresiasi. Karena, setelah melalui perdebatan panjang sekitar 50 tahun, akhirnya Indonesia akan memiliki produk KUHP sendiri. Karena, selama ini, KUHP yang digunakan masih mengadopsi peninggala Belanda.

Meski demikian, ternyata terdapat pasal yang menuai pro dan kontra. Mulai dari pemberian saksi denda bagi gelandangan, pemerkosaan suami terhadap istri, hukuman bandar judi lebih ringan, kriminalisasi tukang gigi, hukuman koruptor lebih ringan, mengkritik hakim diancam pidana penjara 5 tahun serta mengkritik presiden diancam pidana penjara 4,5 tahun penjara.

Tidak hanya itu, ternyata terdapat pasal yang dinilai akan melemahkan profesi advokat dalam menjalankan tugasnya untuk membela kepentingan kliennya.

Ketua Panitia Pelaksana, Ilyas M Timumun, mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan para advokat dan pers di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu.

“Ada beberapa pasal dalam RUU KUHP tersebut jika diberlakukan akan melemahkan profesi advokat, yakni pasa 281 dan pasal 282. Kami memandang, pasal tersebut akan berpotensi mengkriminalisasi advokat, masyarakat media atau pihak yang mencoba memberikan masukan terhadap kinerja hakim. Dalam naskah versi terakhir pada 8 Agustus 2019 delik contempt of course terkandung dalam pasal 281 RUU KUHP dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta,” kata Ilyas, Jumat (13/9/2019).

Atas pandangan tersebut, sehingga pihaknya memandang perlu melakukan diskusi publik dengan melibatkan para advokat di Sulteng maupun pers membedah dua pasal tersebut.

Tujuannya, kata dia, hasil dari diskusi tersebut dapat menjadi sumbangsih pemikiran Komisi III DPR RI dan Pemerintah terkait RUU KUHP. Kemudian, memberikan rekomendasi kepada DPN Peradi untuk diteruskan ke DPR RI Komisi III.

“Intinya, DPC Peradi Palu meminta kepada DPR RI Komisi III maupun Pemerintah untuk segera menghapus kedua pasal tersebut (281 dan 282) dalam RUU KUHP. Karena, selain tidak membawa kepastian hukum yang berkeadilan, ketentuan tersebut juga dapat mengakibatkan kegaduhan yang tidak perlu dan berpotensi untuk diuji materi di Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyatakan secara tegas DPC Peradi Palu menyatakan menolak masuknya delik contempt of court atau perbuatan penghinaan terhadap lembaga peradilan.

“Dalam draf RUU KUHP bahwa delik yang dirumuskan (delik contempt of court) dalam KUHP itu bakal halangi reformasi peradilan yang masih butuh masukan dari advokat masyarakat dan media. Ini rentan memicu banyak kasus yang seharusnya tidak perlu ranah pidana,” tegasnya. HGA

Leave A Reply

Your email address will not be published.