Perekat Rakyat Sulteng.

Joko Pranowo: Draft Revisi UU Ketenagakerjaan di Medsos Hoaks!

23

SULTENG RAYA – Belum lama ini, draft revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beredar luas di media sosial (Medsos).

Dalam draft tersebut memuat sejumlah item yang dianggap akan merugikan pekerja atau buruh. Informasi itu juga dianggap sangat merseahkan.

Pasalnya, dalam draft tersebut terdapat 14 pasal yang pro terhadap pekerja justru akan dihapuskan, seperti cuti haid pada Pasal 81, fasilitas kesehatan bagi pekerja atau buruh akan dihapuskan, pasal 151 sampai 155 mengenai PHK juga akan dihapuskan, uang penghargaan masa kerja pada pasal 156 ayat (3) juga dihapuskan hingga penambahan waktu kerja bagi pekerja dan buruh juga tercantum dalam draft tersebut.

Draft tersebut sebenarnya telah dibantah oleh Menteri Tenaga Kerja RI, Hanif Dhakiri melalui media nasional.

Meski begitu, Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial (Wasnaker & PHI) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Tengah, Joko Pranowo, kembali menegaskan, draft tersebut adalah berita bohong alias hoaks.

“Jadi beredar di Medsos tentang draft revisi UU Ketenagakerjaan. Melalui kesempatan ini, saya ingin menegaskan, berita itu tidak benar semuanya atau hoaks. Karena, sampai hari ini, belum ada pembahasan mengenai revisi tersebut,” kata Joko Pranowo saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dan Pendidikan Hubungan Industrial di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (11/9/2019).

Melalui kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) di Sulteng untuk lebih bijak dalam menanggapi informasi di Medsos, khususnya informasi-informasi yang masih membutuhkan penjelasan dari Disnakertrans Sulteng.

“Saya harap, serikat buruh dan serikat pekerja agar informasi ini disampaikan kepada anggota-anggotanya di lapangan. Sekali lagi saya katakan, itu berita hoaks,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini masih dalam tahapan meminta masukan dari semua stakeholder mengenai revisi tersebut.

“Baru tahap masukan dari semua stake holder (soal rencana revisi), termasuk SP, asosiasi pengusaha dan masyarakat,” tuturnya.

Diketahui, kegiatan yang melibatkan sejumlah pengurus SP/SB tingkat provinsi dan sejumlah persusahaan di Kota Palu itu, dalam rangka menyosialisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. HGA

Leave A Reply

Your email address will not be published.