Perekat Rakyat Sulteng.

Kasus Kode Etik Abdul Khair, KPU Sulteng Periksa Tiga Saksi

24

SULTENG RAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah kembali menggelar sidang lanjutan terhadap kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPU Parigi Moutong (Parmout), Abdul Khair, Selasa (3/9/2019).

Pada sidang lanjutan tersebut, KPU Sulteng menghadirkan teradu Abdul Khair, serta tiga orang saksi yakni Rizal, Arif Alkatiri serta Muhammad Ihsan untuk diminta klarifikasi atas kasus tersebut.

Komisioner KPU Sulteng, Sahran Raden mengatakan, sidang tersebut merupakan persidangan ketiga yang dilakukan KPU Sulteng untuk mencari fakta-fakta atas laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh politisi Partai Hanura Amrullah Almahdali.

“Pada sidang itu, kita gali pelanggaran apa – apa saja yang dilakukan terlapor dan kita akan pastikan terlapor itu, apakah melanggar undang – undang pemilu atau melanggar peraturan KPU,” ujarnya.

Sahran menambahkan, terkait kasus tersebut, pihaknya akan terus menggali informasi dari para saksi. Ketua Divisi Sosialisasi, SDM dan Palmas tersebut  juga mengatakan, sidang ini bukanlah sidang terakhir, karena pihaknya bisa saja masih membutuhkan informasi kepada pihak lain atas kasus Ketua KPU Parmout tersebut.

“Kalau kami masih merasa kurang atas kesaksian tiga orang saksi itu, kita juga akan mencari informasi dari pihak pihak lain,” ucapnya

Jika Ketua KPU Parmout, terbukti melanggar kode etik, tentunya akan diberi sanksi peringatan serta pemberhentian sementara. Hal itu sesuai dengan PKPU 8/2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

“Jika terbukti, akan disanksi peringatan secara tertulis dan pemberhentian sementara dan akan diajukan kepada KPU RI. Tetapi, jika tidak terbukti, terlapor akan direhabilitasi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Parmout, Abdul Khair yang ditemui usai sidang mengatakan bahwa dirinya siap menjalani seluruh proses yang berjalan, serta menunggu keputusan akhir dari kasus tersebut. Pada kesempatan itu, dia juga mengatakan bahwa yang dituduhkan kepadanya tidaklah benar.

Seperti diketahui, Ketua KPU Parmout Abdul Khair dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia atas dugaan pelanggaran kode etik. Dalam laporan tersebut,  Abdul Khair diduga melakukan deal-deal politik dengan Amrullah. Terpilihnya Abdul Khair sebagai komisioner KPU karena ada keterlibatan Amrullah yang notabene merupakan caleg untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Abdul Khair diduga menjanjikan akan membantu Amrullah lolos pada Pileg 2019. WAN

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.