Perekat Rakyat Sulteng.

KPU Sulteng FGD Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019

20

SULTENG RAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) evaluasi fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 di Café Nokilalaki Palu, Rabu (21/8/2019). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Komisioner KPU Sulteng, Bawaslu Sulteng, Forkopimda, ormas, perwakilan partai politik serta organisasi kepemudaan.

Narasumber dalam kegiatan tersebut yakni komisioner KPU Sulteng Sahran Raden dan Syamsul Y Gafur serta Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen.

Sejumlah masukan diberikan oleh peserta dalam FGD tersebut. Diantaranya dari pihak kepolisian yang meminta agar dalam proses kampanye, peserta harus memberitahukan lokasi dan waktu pelaksanaan dengan jelas agar pihak keamanan dapat mengawal setiap proses kampanye di masyarakat.

Sementara itu, komisioner KPU Sulteng Sahran Raden dalam pemaparan materinya mengatakan bahwa secara garis besar, pelaksanaan tahapan Kampanye telah berjalan dengan baik pada Pemilu Tahun 2019. Akan tetapi, masih terdapat beberapa evaluasi menyangkut pelaksanaan metode-metode kampanye.

Untuk pendaftaran Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Peserta Pemilu secara nasional, ada beberapa peserta pemilu yang terlambat mendaftarkan ke KPU atau tidak sesuai dengan PKPU 23/2018 tentang Kampanye Pemilu.

Adanya penggantian Tim Kampanye yang tidak disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang disampaikan 1 hari sebelum masa kampanye serta masih kurang maksimal koordinasi antara KPU Provinsi, KPU Kab/Kota bersama LO Parpol terkait dengan Kampanye.

Sementara penyebaran bahan kampanye kepada umum, Sahran menilai, peserta Pemilu tidak memberikan informasi kepada KPU tentang jumlah dan jenis bahan kampanye yang diproduksi sendiri. Kemudian terdapat perbedaan kualitas desain bahan kampanye, masih banyak ditemukan Bahan Kampanye seperti selebaran (flyer), brosur (leaflet), Pamflet, Poster yang dicetak dan disebarkan dalam bentuk dan ukuran yang tidak sesuai  regulasi. Evaluasi selanjutnya masih banyak ditemukan Stiker yang dilarang ditempel di tempat umum seperti jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, lembaga pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah.

Sahran Raden juga mengatakan, kegiatan ini sebagai bahan untuk perbaikan dimasa mendatang. Hasil dari evaluasi ini nantinya akan disampaikan kepada KPU RI untuk menjadi bahan acuan pelaksanaan Pemilu kedepan. WAN

Leave A Reply

Your email address will not be published.