Perekat Rakyat Sulteng.

TOL Tambu – Kasimbar, Topik Menarik di Musyawarah RPJMN 2020 – 2024

114

SULTENG RAYA – Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. Longki Djanggola Msi, yang diwakili Kepala Bappeda Dr. Ir. Hasanuddin Atjo MP mengusulkan TOL Tambu – Kasimbar agar dimasukan dalam RPJMN 2020- 2024.

Hal itu diungkapkan pada Rapat musyawarah regional Sulawesi yang dibuka oleh oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw di Hotel Paninsula, Manado, 5-6 Agustus 2019.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN Dr. Gelwyn Yusuf mengatakan bahwa rapat musyawarah tersebut bertujuan untuk mendapatkan masukan dari Gubernur se Sulawesi terkait dengan rencana penyusunan RPJMN 2020-2024.

Kepala Bappeda Sulteng Dr. Ir. Hasanuddin Atjo MP dalam paparannya mengatakan bahwa pembangunan Tol Tambu- Kasimbar sangat strategis, karena bukan hanya untuk kepentingan Sulawesi Tengah tetapi juga bagi kepentingan Nasional.

Menurutnya, Tol Tambu-Kasimbar ini nantinya akan menghubungkan Ibukota baru di Kalimatan dengan wilayah di timur Indonesia seperti Papua, Maluku dan Maluku Utara.

Dari ibukota Negara yang baru kendaraan diangkut dengan fery menuju ke kecamatan Tambu, kabupaten Donggala dan selajutnya kendaraan turun dari fery dan bergerak ke kecamatan Kasimbar kabupaten Parigi Moutong melalui Tol Tambu-Kasimbar yang panjangnya sekitar 20 km. Dari Kasimbar kendaraan diangkut dengan fery menuju ke wilayah timur melalui teluk Tomini, demikian sebaliknya.

“Efesiensi diperkirakan akan meningkat sampai 40 persen sehingga daya saing kawasan timur termasuk komoditasnya akan meningkat,”katanya.

Selanjutnya, Atjo mengatakan bahwa sebagai konsekwensi logis dibangunnya jalan Tol tersebut adalah keharusan membangun pelabuhan fery baik di pesisir Tambu Selat Makassar maupun di Kasimbar teluk Tomini. Atjo menjelaskan bahwa integrasi moda transportasi laut dan darat harusnya menjadi bagian dari program pemindahan ibukota.

“Ini akan seksi, karena terbuka peluang sektor swasta berinvestasi melalui regulasi KPBU, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Pemerintah cukup menyiapkan feasibility studi sampai rencana aksinya,”ujarnya melanjutkan.

Dia mengharapkan, nantinya Kawasan Tambu-Kasimbar akan menjadi salah satu simpul interkoneksi di Sulawesi. Dengan demikian pembangunan jalan dan kereta api lingkar Sulawesi bisa menjadi prioritas. Selain itu, Atjo juga mengemukakan bahwa KEK Palu akan fokus kepada industri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berorientasi kepada produk nilai tambah.

Juga diusulkan pengembangan industri pariwisata yang memanfaatkan keberadaan Manado dan Makassar, yang saat ini telah berperan sebagai pintu masuk wisatawan mancanegara.

“Harapannya status bandara Mutiara Sis Al-Jufri dapat ditingkatkan menjadi bandara International agar sebahagian wisman yang masuk dari utara dan selatan dapat keluar dari Tengah yaitu Palu,”jelasnya.

Terkait tambang, mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulteng ini mengusulkan galian C Palu dikembangkan menjadi industri pra- cetak agar memiliki nilai tambah, tidak lagi mengirim raw material. Diyakini bahwa pembangunan ibukota baru membutuhkan banyak produk pracetak. Atjo juga mengemukakan Kawasan Industri logam Morowali yang sudah mengembangkan sejumlah produk turunan seperti baterai Lithium perlu regulasi yang lebih kuat terkait dengan penangangan dampak lingkungan dan regulasi bagi hasil. Demikian juga dengan Industri gas dan pupuk Sinoro Kabupaten Banggai.

Mengkahiri paparannya, Atjo mengemukakan perlunya pendidikan vokasi terkait dengan industri pangan dan hutan, pra-cetak, nikel, gas serta industri Pariwisata. Dan yang tidak kalah pentingnya agar Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah diusulkan menjadi pusat kajian Kegempaan di Indonesia. Atjo juga mengatakan, kiranya wakil rakyat Sulawesi Tengah yang ada di DPR maupun DPD dapat memperjuangkan dan mengawal agar usulan ini dapat termuat dalam RPJMN 2020-2024.*/WAN

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.