Perekat Rakyat Sulteng.

Gubernur Minta Penganggaran Harus Sesuai Permendagri 33/2019

22

SULTENG RAYA – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menekankan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

“Begitu pentingnya APBD sebagai instrumen penggerak perekonomian daerah dan nasional, makanya harus disusun dengan baik. Olehnya itu, Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi perhatian agar penganggaran bisa lebih efektif dan efisien serta taat pada Permendagri tersebut,” tegas Gubernur Longki dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Sulteng, Bunga Elim Somba saat membuka sosialisasi Permendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (10/7/2019).

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Fatoni mengingatkan, berdasarkan amanat dalam Permendagri tersebut, jika hasil evaluasi APBD Provinsi oleh Kemendagri tidak segera ditindak lanjuti gubernur, maka Mendagri dapat mengusulkan ke Menteri Keuangan (Menkeu) RI untuk menunda atau memangkas besar dana transfer ke daerah.

“Begitulah gambaran secara singkat perubahan-perubahan paradigma yang dimuat permendagri terbaru,” jelas Fatoni.

Penundaan dan pemangkasan itu berlaku bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang urung menindak lanjuti hasil evaluasi APBD.

Namun sebelum itu, gubernur sebagai kepala daerah harus mengusulkan ke Mendagri lalu diteruskan ke Menkeu RI untuk memproses pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah kota.

Selain itu, kata Fatoni, terkait sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penyusunan APBD 2020, mesti mengacu pada lima prioritas pembangunan.

“Lima prioritas pembangunan meliputi pembangunan SDM dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemetaan wilayah, nilai tambah sektor rill industrialisasi dan kesempatan kerja. Kemudian ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup serta stabilitas pertahanan dan keamanan,” tambahnya.  RAF

Leave A Reply

Your email address will not be published.