Perekat Rakyat Sulteng.

Pemprov-BPJS Palu Rekonsiliasi Iuran Wajib

18

SULTENG RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyelenggarakan rekonsiliasi iuran wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam program  Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) di Hotel Santika Palu, Selasa (25/6/2019)

Gubernur Sulteng, diwakili Asisten Administrasi, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Moh. Faisal Mang secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, pemerintah menyambut baik dilaksanakannya rapat rekonsiliasi dan berharap kiranya para peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mencocokkan data yang digunakan secara akurat.

“Iuran atau potongan BPJS bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah telah diatur. Tugas kita adalah konsisten membayar iuran,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Suluttenggomalut, dr. Anurman Huda, memberikan apresiasi kepada para mitra BPJS baik ditingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Ia berharap, agar proses administrasi tentang iuran dilakukan melalui satu pintu yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Karena beberapa diantaranya melalui satuan kerja OPD masing-masing,” tuturnya.

Selain ASN, dr. Anurman Huda mengatakan anggota DPRD juga wajib mengikuti program JKN-KIS.

“Pun demikian kami berharap honorer juga dapat didaftarkan,” tuturnya.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Palu, Hartati Rachim, menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan silaturahmi kepada para mitra sekaligus merupakan rutinitas triwulan.

Menurutnya dalam proses JKN masih mengalami beberapa kendala yakni, tidak tepat waktu penyetoran, masih ada Pemda yang salah angka serta tidak tepat akun. */HJ/RHT

Leave A Reply

Your email address will not be published.