Perekat Rakyat Sulteng.

BPBD: Bahaya Membangun di Zona Rawan Bencana

28

SULTENG RAYA – Sampai saat ini banyak warga yang tidak mematuhi peta Zona Rawan Bencana (ZRB) di Kota Palu dengan tetap membangun tempat tinggal dan  bertahan di kawasan tersebut.

Padahal, Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama badan geologi, TNI-Polri serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah memasangi patok ZRB, diantaranya di sepanjang pantai Teluk Palu, kawasan likuifaksi Balaroa dan Petobo serta kawasan-kawasan yang berada di bawah sesar.

Untuk mempertegas larangan membangun di Zona Rawan Bencana, Kepala BPBD Sulteng, Bartholemeus Tandigala mengatakan segera memasang patok permanen di sekitar lokasi ZRB, termasuk zona merah.

“Patok yang dipasang masih berupa besi. Kedepan kami berencana akan pasang patok permanen. Menunggu waktunya saja,” katanya saat ditemui Sulteng Raya di ruang kerjanya, Kamis (13/6/2019).

Selain itu, anggapan masih adanya warga membangun tempat tinggal di kawasan Zona Merah dikarenakan lemahnya sosialisasi tidak dibenarkan.

Bartho mengatakan, bahaya dan larangan membangun di kawasan zona merah sudah disosialisasikan tidak jauh dari paska bencana 28 September 2018 lalu kepada masyarakat berupa pemahaman mulai dari dampak membangun hingga bahaya jika terjadi kembali bencana serupa.

“Masyarakat sudah memahami dengan benar dan seksama bahaya membangun di lokasi tersebut,” jelasnya.

Bahkan, diberbagai pertemuan apapun, sering kali disampaikan bahaya membangun di kawasan zona merah, termasuk kawasan eks-likuifaksi.

REGULASI JADI ALASAN

Masih adanya warga yang membangun dan bertahan dikawasan ZRB disinyalir karena belum adanya peraturan daerah yang menetapkan larangan membangun.

Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Dharna Gunawan mengatakan patok dan penanda termasuk imbauan untuk tidak membangun dikawasan ZRB sudah dipasang. Hanya masyarakat menilai larangan tersebut tidak tertuang dalam peraturan daerah.

“Sudah dipasang patok dan penanda termasuk imbauan untuk tidak membangun seperti di pantai, kawasan likuifaksi dan di atas sesar. Hanya masyarakat yang tetap membangun punya argumentasi bahwa itu tidak bersifat regulatif. Artinya tidak tertuang dalam peraturan daerah,” kata Dharna Gunawan dalam rapat evaluasi penanganan pascabencana di Kota Palu di ruang rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu, Selasa (11/6/2019).

Sehingga dia menyebut alasan itulah yang mendasari sebagian warga tetap membangun dan tinggal di kawasan-kawasan yang dinyatakan sebagai Zona Rawan Bencana itu.

“Jadi mereka mengatakan kalau itu belum diperdakan maka mereka belum mau pindah dan mengikuti instruksi tersebut,” ucapnya

Padahal Dharma Gunawan mengatakan kawasan ZRB tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tengah dan disertakan dalam patok-patok ZRB yang telah terpasang.

Sementara itu Wali Kota Palu Hidayat dalam rapat yang dihadiri sejumlah camat, lurah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu meminta agar secepatnya membuat peraturan wali kota (perwali) mengenai penetapan ZRB tersebut.

Tujuannya agar masyarakat mematuhi ZRB dan imbauan dalam patok-patok yang dipasang dan tidak tinggal di sana.

“Buatkan saja perwalinya karena pergubnya sudah ada. Sudah dituangkan dalam patok-patok itu. Tinggal dibuatkan perwalinya,” perintahnya saat memimpin rapat tersebut. RAF/ANT

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.