Perekat Rakyat Sulteng.

PNS Tajir! Habis THR, Terbit Gaji ke-13

167

SULTENG RAYA – Tahun 2019 ini menjadi periode yang membahagiakan bagi para abdi negara, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga para pensiunannya.

Bagaimana tidak, setelah menerima rapelan dan kenaikan gaji 5 persen, para Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 dalam waktu yang berdekatan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.05/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang baru saja diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, disebutkan bahwa THR untuk PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, dan pejabat negara dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.

Itu berarti, THR akan cair mulai 24 Mei 2019, sesuai dengan rencana awal pemerintah.

“THR direncanakan dapat dicairkan pada tanggal 24 Mei,” ujar Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Marwanto saat dihubungi CNBC Indonesia di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Nah, PNS juga tidak perlu khawatir apabila THR-nya habis. Sebab, selang sebulan setelah THR dikucurkan, giliran gaji ke-13 yang akan diberikan, paling lambat awal Juli 2019.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun sebelumnya berkali-kali mengatakan, pencairan gaji ke-13 akan dilakukan sebelum masuk tahun ajaran baru sekolah.

Pemberian THR dan gaji ke-13 ini juga diharapkan bisa meningkatkan konsumsi masyarakat sebagai motor penggerak utama perekonomian dalam negeri.

DIPASTIKAN TIDAK MOLOR

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil ( PNS) tahun 2019 ini tidak akan molor.

“Enggak molor,” tegas Tjahjo ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Penegasan ini, menurut Tjahjo, patut diungkapkan kepada publik. Sebab, pemberitaan seolah-olah menunjukkan bahwa permintaan Kemendagri untuk merevisi aturan mengenai THR dan gaji ke-13 membuat pencairannya menjadi tidak sesuai jadwal.

Tjahjo menegaskan permintaan revisi aturan THR dan gaji ke-13 adalah hal yang wajar. Sebab, pihaknya merasa ada persoalan sehingga aturan itu perlu direvisi.

“Intinya jangan sampai yang disalahkan nanti pemerintah ya,” ujar Tjahjo.

Pencairan THR dan gaji ke-13, menurut Tjahjo, mungkin juga terlambat. Namun penyebabnya bukanlah revisi yang dimohonkan Kemendagri, melainkan peraturan kepala daerah.

“Kalau terlambat di daerah, oleh perkada. Perkada itu kan lama prosesnya,” ujar Tjahjo.

Diberitakan sebelumnya, THR dan Gaji ke-13 PNS dipastikan cair pada 24 Mei 2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan, hal tersebut sudah disampaikan dalam rapat terbatas para menteri bersama Presiden Joko Widodo.

“Itu sudah diputuskan, tanggal 24 (Mei),” kata Syafruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

JUNI, GAJI KE-13

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken aturan pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS) ke-13 jatuh pada bulan Juni mendatang.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sendiri pun telah menganggarkan gaji ke-13 sebesar Rp 20 triliun.

Waktu pencarian gaji ke-13 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

“Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tujangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni,” bunyi aturan Ayat 4 pasal (3) PP ini seperti dikutip detikFinance.

Dalam lampiran PP ini juga disebutkan, komponen gaji ke-13 untuk PNS dan pensiunan akan berbeda. Adapun, gaji ke-13 untuk PNS hingga anggota Polri akan terdiri mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja.

Sedangkan, pensiunan akan menerima gaji ke-13 berupa pensiunan pokok, dan tunjangan keluarga atau tunjangan penghasilan.

Pemerintah memutuskan untuk memberikan gaji ke-13 untuk PNS dan TNI/Polri pada Juni 2019. Selain PNS aktif, pensiunan PNS juga mendapat gaji ke-13.

Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2019, pensiunan akan mendapatkan besaran gaji ke-13 yang komponennya berupa pensiunan pokok, tunjangan keluarga atau tunjangan tambahan penghasilan.

“Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan atau tunjangan tambahan penghasilan,” bunyi aturan Ayat 3 Pasal (3), seperti dikutip detikFinance, Jumat (10/5/2019).

Selain itu, dituliskan juga besaran gaji ke-13 yang diterima PNS berbeda dengan pensiunan. Sebab, komponennya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja.

“PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja,” bunyi aturan tersebut.

SIAPKAN RP 40 TRILIUN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 triliun untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke 13 tahun ini.

Anggaran ini lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp35,76 triliun atau ada kenaikan sekitar 4%.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan anggaran tahun ini lebih besar karena sudah termasuk kenaikan gaji PNS sebesar 5% sejak awal tahun lalu.

“Iya anggaran (THR) Rp 20 triliun, gaji ke-13 juga sama Rp 20 triliun,” ujar Marwanto di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Sedangkan, untuk pencairannya akan dilakukan secara bertahap. Pembayaran THR akan dilakukan terlebih dahulu yakni direncanakan pada 24 Mei 2019. Sedangkan untuk pembayaran gaji ke-13 dilakukan pada bulan setelahnya.

“Gaji ke-13 kan diberikan nanti menjelang tahun ajaran baru,” jelasnya.CNBC/ROA/DTF

Leave A Reply

Your email address will not be published.