Perekat Rakyat Sulteng.

Dugaan Pelanggaran Administrasi

Partai Hanura Laporkan KPU Parmout  ke Bawaslu

92

SULTENG RAYA -Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi melaporkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) kepada Bawaslu Kabupaten Parmout terkait adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Bahkan, salah seorang saksi dari Partai Hanura juga melaporkan KPU atas dugaan adanya pemalsuan tanda tangan.

Wakil ketua bidang organinsasi DPC Hanura Kabupaten Parmout, Arif Al Katiri kepada Sulteng Raya, ahad (12/5/2019) membenarkan, jika pihak Partai Hanura sudah melaporkan KPU ke Bawaslu Parmout. Bahkan, sejumlah bukti meterial telah dilengkapi untuk mendukung laporan pihaknya ke Bawaslu.

“Sudah diterima  ada dua dugaan pelanggaran yang dilaporkan yakni dugaan pelanggaran adminstrasi Pemilu terkait jumlah perolehan suara antara salinan CI dan hasil DA I tingkat kecamatan yang ada perbedaan sampai dengan tingkat kabupaten, dan satunya lagi yang dilaporkan oleh saksi Partai Hanura terkait dugaan pemalsuan tandatangan pada lembar  DB1 hasil rekapitulasi Sulteng II Kabupaten Parmout,” katanya.

Menurut dia, syarat pelaporan secara material pihak Hanura juga sudah dipenuhi, terkait cap pos dan diserahkan sebelum batas terkahir, yakni pada tanggal 10 Mei kemarin. “Sebelum berakhir semua syarat secara materil kami sudah penuhi,” ujarnya.

Sementara itu Anggota Bawaslu, Devisi Hukum dan Penindakan pelangaran Iskandar Mardani mengakui, jika laporan tersebut sudah masuk sejak tanggal 4 Mei kemarin. Berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2018, pihaknya sudah melakukan pengkajian terhadap laporan tersebut. Kemudian, melalui rapat pleno diputuskan bahwa laporan itu memenuhi unsur pelanggaran administrasi.

Oleh karena itu pihak Bawaslu kata dia, melakukan koordinasi dengan pelapor, karena laporannya memenuhi unsur maka pihak Hanura harus memenuhi syarat materil untuk dilengkapi.

“Laporannya sudah kami terima kemarin, kami sedang melakukan koordinasi dengan pelapor,” ujarnya yang ditemui ditempat terpisah.

Sementara itu Devisi Teknis KPU Parmout Dirwan Korompot mengaku, jika tahapan yang dilakukan oleh KPU Parmout mulai dari tingkat KPPS, PPK hingga kabupaten tidak ditemukan sejumlah pihak yang keberatan. Bahkan, sudah sesuai aturan yang ada.

Terkait persoalan dokumen yang tidak ditandatangan, menurut dia, semua saksi sudah melakukan penandatanganan mulai dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten. Hanya saja, ada sebagian yang tidak selesai saat itu, karena menolak.“Pada ke esokan harinya setelah dimintai untuk melakukan penandatanganan, ada yang menolak karena mereka sudah dilarang untuk menandatangani untuk propinsi,” ujarnnya.

Intinya kata dia, seluruh proses yang dilakukan oleh pihak KPU telah sesuai prosedur yang ada, dan aturan yang berlaku.OPI

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.