Perekat Rakyat Sulteng.

Prancis Bantu Sulteng Rp16 Miliar

Pemulihan Ekonomi Nelayan dan Penanaman Mangrove

27

SULTENG RAYA – Pemerintah Prancis memberikan bantuah hibah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah senilai 1 juta euro atau sekitar Rp16 miliar untuk pemulihan ekonomi nelayan dan lingkungan di pesisir Teluk Palu pascabencana.

Bantuan tersebut untuk membiayai pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi para nelayan yang terdampak bencana antara lain berupa pengadaan alat tangkap ikan sebanyak 650 unit untuk nelayan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, serta penanaman pohon bakau (mangrove) di sepanjang pesisir Teluk Palu.

Bantuan Prancis bersumber dari Lembaga Keuangan Prancis atau AFD dan disalurkan lewat NGO Perancis. Selanjutnya, bermitra dengan NGO Indonesia sebagai pelaksana proyek bantuan.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Jean Charles Berthonnet serta anggota Parlemen Prancis Anne Genetet menyaksikan penandatanganan kerja sama dua NGO asal Prancis dan Indonesia yang akan melaksanakan proyek bantuan Prancis itu di Kantor Gubernur, Selasa (7/5/2019).

Duta Besar Prancis Jean Charles Berthonnet menyampaikan bahwa rakyat Prancis berduka atas musibah yang melanda masyarakat Sulawesi Tengah dan berupaya memberikan dukungan dalam masa tanggap darurat berupa sarana air bersih, dan kini kembali menyalurkan bantuan untuk pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan pesisir laut.

Ia juga merasa bangga bisa datang kembali ke Kota Palu untuk melihat kondisi masyarakat pascabencana gempa bumi, tsunami, likuifaksi pada 28 September 2018 lalu.

“Sebelumnya kami sudah datang dan memberikan bantuan air bersih untuk masyarakat. Kali ini kami bantu mangrove dan perahu untuk nelayan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengapresiasi bantuan tersebut, yang tersalurkan langsung kepada masyarakat melalui NGO.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Prancis atas perhatian dan bantuan yang telah disalurkan Pemerintah Prancis selama masa tanggap darurat dan masa pemulihan saat ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan ini,” ucapnya.

Ke depan, harap gubernur, Pemerintah Prancis bisa membantu perumahan untuk masyarakat nelayan.

Menurut Gubernur Longki, bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan akan diserahkan langsung kepada masyarakat berdasarkan kajian dan observasi yang sudah dilakukan NGO Prancis.

Untuk langkah selanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Sulteng akan memonitoring bantuan tersebut. Sehingga, tidak tumpang tindih dengan kegiatan rencana aksi yang akan dilakukan pemerintah.

Selain itu, Gubernur Longki juga mengharap adanya dorongan dari Pemerintah Prancis untuk memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat nelayan.

“Saat ini Pemerintah Prancis sudah memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat nelayan. Maka kedepan kita harap dapat memberikan bantuan perumahan kepada nelayan,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng Hasanuddin Atjo mengemukakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan menyalurkan bantuan-bantuan pemberdayaan ekonomi nelayan dalam waktu dekat ini, berupa alat tangkap dan sarana pendukung produksi lainnya.

“Bantuan-bantuan ini sedang diproses di kementerian,” ujarnya dan menambahkan bahwa bantuan yang akan disalurkan nanti sudah melalui kajian sehingga betul-betul bermanfaat karena sesuai dengan kebutuhan riil nelayan untuk bangkit pascabencana. RAF/ANT

Leave A Reply

Your email address will not be published.