Perekat Rakyat Sulteng.

Menggugat ke PTUN

48

Bayu Alexander Montang (BAM) melalui juru bicaranya Irfan Denny Pontoh akan melakukan upaya hukum atas putusan KPU Sulteng yang mengeluarkan berita acara perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) atas rekomendasi Bawaslu dan nama Bayu Alexander Montang (BAM), dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai peserta Pemilu tahun 2019.

Irfan mengatkan upaya hukum dengan menggugat berita acara KPU tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ditegaskan Irfan, upaya hukum itu ditempuh, karena ia menilai BAM tidak seharusnya didiskualifikasi ataupun dicoret dari DCT. Karena, kata dia, pelanggaran yang dilakukan BAM tidak memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 285 dan 286 Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Perlu kita ketahui, Bayu Alexander Montang bukan pelaksana pada saat itu, seperti disebutkan dalam pasal 285 dan 286 UU Pemilu, melainkan Bayu Aexander Montang hadir karena diundang. Untuk itu, kalau berita acara KPU sudah keluar dan menyatakan pak Bayu TMS, maka kami akan menggugat berita acara itu melalui PTUN,” kata Irfan, Ahad (14/4/2019).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kata Irfan, seharusnya BAM tidak didiskualifikasi.

“Iya, karena dia bukan pelaksana sebagaimana disebutkan dalam pasal 286 UU Pemilu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, menghormati upaya hukum yang akan dilakukan pihak BAM tersebut. Karena, kata dia, upaya hukum itu merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia.

“Pada intinya, kami hanya menjalankan tugas sesuai yang diatur dalam Undang-Undang. Jika terdapat putusan pengadilan yang sudah inkracht, kami (Bawaslu) wajib menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi ke KPU. Selanjutnya menjadi urusan KPU. Kalau mau digugat, itu adalah hak semua warga negara Indonesia dan harus kita hormati,” kata Ruslan. HGA

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.