Perekat Rakyat Sulteng.

Bayu A Montang Dicoret dari Caleg

86

SULTENG RAYA – Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sulawesi Tengah, Bayu Alexander Montang (BAM) harus mengubur mimpinya untuk duduk kembali di parlemen periode 2019-2014.

Hal itu menyusul adanya putusan incraht dari Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa Bayu Alexander Montang sebagai pelaksana kampanye secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye dan menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pesert kampanye.

Atas putusan tersebut, Bayu Alexander Montang didakwa dengan pidana penjara selama tiga bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 3 juta. Keputusan ini ditetapkan pada 4 April 2019 yang lalu. Hal ini diambil PT Sulteng untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Poso yang menyatakan BAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu).

Menindaklanjuti putusan PT Sulteng ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulteng mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ditindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami sudah serahkan salinan putusan PT untuk Bayu Alexander Montang ke KPU agar ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” kata Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, Ahad (14/4/2019).

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng, Tanwir Lamaming, membenarkan pihaknya telah menerima putusan serta rekomendasi dari Bawaslu Sulteng mengenai kasus BAM.

Ia mengaku, pihaknya bakal mengeluarkan Berita Acara Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) di Sulteng.

“Bawaslu Sulteng sudah menyerahkan putusannya (BAM) kepada kami kemarin. Pleno juga sudah kita lakukan. Tinggal pembuatan Berita Acara Perubahan DCT yang akan kita keluarkan hari ini (kemarin),” kata Tanwir.

Mengenai status pencalonan, BAM dipastikan masuk kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ikut dipilih sebagai Calon Anggota DPRD Sulteng pada hari pemungutan suara 17 April 2019 mendatang.

“Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret karena terbukti melakukan pelanggaran pemilu berdasarkan putusan pengadilan,” katanya.

“Namanya (BAM) tetap ada di kertas suara. Hanya saja, dipastikan sudah TMS. Statusnya itu akan kita umumkan ke PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan akan ditempel di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Kalau pun ada yang mencoblos (BAM), suaranya menjadi suara partai,” sambung Tanwir.

Diketahui, Bayu Alexander Montang sebagai calon DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Unauna, Kabupaten Morowali,dan Kabupaten Morowali Utara.

Diketahui, kasus BAM berawal pada 25 Desember 2018. Kala itu, Bawaslu Kabupaten Poso menerima informasi awal adanya peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu, yakni informasi dugaan kampanye di rumah ibadah jemaat GKST Musafir Owini pada 24 Desember 2018, malam Ibadah Natal Umum.

BAM diduga melakukan pemberian barang dan menjanjikan uang atau materi lainnya kepada Jemaat GKST Musafir Owini.

Pada saat itu, ikut hadir pada pertemuan salah seorang anggota Bawaslu Kabupaten Poso, Christian A Oruwo. Kejadian itu kemudian ditindaklanjuti dengan membuat laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Kasus ini ditangani oleh Sentra Gakkumdu Poso hingga masuk ke Pengadilan Negeri Poso. Pada tanggal 22 Maret 2019 Majelis Perkara memutuskan Bayu Alexander Montang terbukti secara sah melakukan tindakan pidana Pemilu.

Berdasarkan hasil amar putusan diterima media ini, Jumat (22/3/2019), selain diputus terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemilu, atas perbuatannya, Alexander Bayu Montang juga dijatuhi hukuman dua Bulan penjara, subsider selama tiga bulan, denda Rp3 juta serta membayar biaya perkara Rp5.000.

Majelis hakim yang memutus perkara itu, Ketua, Safri, Anggota, Djusdi dan Suhendra Saputra, dibantu Panitra Pengganti, Agung.

Bayu melanggar Pasal 521 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf h dan j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 523 Jo. Pasal 280 Ayat (1) hurf  j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

‘Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).’

Setelah menyatakan akan pikir-pikir terkait dengan putusan yang diterimanya, Bayu kemudian melakukan banding. Pada tanggal 4 April hakim ketua yang menangani banding tersebut menguatkan putusan sidang sebelumnya sehingga perkara ini dianggap berkekuatan hukum tetap (Inkrah). WAN/HGA

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.