Perekat Rakyat Sulteng.

AKBID GRAHA ANANDA

Tingkatkan Pemahaman UU Kebidanan Mahasiswa

22

SULTENG RAYA-Guna meningkatkan pemahaman dan prinsip-prinsip undang-undang Kebidanan, dan aspek etik dan legal dalam udang-undang Kebidanan, Pengelolah Akbid Graha Ananda Palu menghadirkan Dr.dr.Dellis Julkarson Hehi,MARS  (Anggota DPD RI) dan Mardiani Mangun, S.SiT., Mph (Ketua Ikatan Bidan Indonesia Prov.Sulteng dan Ketua Assosiasi Institusi Pendidikan kebidanan Indonesia Prov sulteng) dalam kuliah tamu sebagai narasumber.

Kuliah Tamu dengan tema “Peran strategis UUD kebidanan Dalam Peningkatan kompetensi Mahasiswa” ini dihadiri peserta sekitar 550 mahasiswa Akbid Graha Ananda Palu terdiri dari tingkat I, II, dan III.

Ketua Abdik Graha Ananda Palu, Dinah Khairunnisa dalam sambutannya mengatakan, pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan kesehatan itu diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan pada dasarnya juga menyangkut perwujudan kehidupan fisik, mental, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). KIA menjadi masalah krusial bagi Indonesia dan erat kaitannya dengan permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan AKB inilah yang kemudian mendorong pelayanan KIA 2 menjadi 19 per 1.000 kelahiran hidup.

Namun,  pada tahun 2015, AKB menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup. Target AKB pada MDGs yaitu 32 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Target SDGs untuk AKB adalah sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. 1 AKI dan AKB sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor,  seperti akses geografis, sarana transportasi, kemampuan pembiayaan kesehatan, serta ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, faktor SDM seperti kuantitas, kualitas, dan distribusi; faktor kependudukan seperti tingkat pendidikan, kondisi sosial budaya, kemisikinan, dan kepadatan; serta kebijakan dan kemauan politik pemerintah juga mempengaruhi AKI dan AKB. “Salah satu program utama Pemerintah yang ditujukan untuk menurunkan AKI dan AKB adalah penempatan bidan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan bayi di wilayah terpencil,”jelas Dinah Khairunnisa. Jumat (12/4/2019).

Dinah melanjutkan, program ini bertujuan mendekatkan masyarakat kepada akses pelayanan kesehatan kepada ibu dan bayi. Bidan merupakan tenaga kesehatan yang paling banyak tersebar di wilayah terpencil sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Kementerian Kesehatan pada Tahun 2014 mencatat terdapat sebanyak 42.033 bidan PTT.

Namun penempatan bidan PTT di wilayah terpencil tersebut belum diimbangi dengan pemberian upah yang masih di bawah UMR.2 Sementara jumlah bidan berdasarkan data Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia hingga Tahun 2014 tercatat sebanyak 280.263 bidan yang mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR).

Dari jumlah tersebut, Kementerian Kesehatan mencatat ada sebanyak 124.948 bidan yang bekerja sesuai dengan fungsinya, tersebar di puskesmas sebanyak 102.350 bidan dan di rumah sakit sebanyak 22.598 bidan.  Bidan berperan sebagai tenaga kesehatan yang memberikan asuhan persalinan normal yang berkualitas, pelayanan kesehatan ibu dan bayi serta pelayanan reproduksi perempuan dan KB.

Atas dasar tersebut kata Dinah, Akbid Graha Anada melakukan kuliah tamu dengan menghadirkan orang yang dinilai mampu memberikan pemahaman terkait UU Kebidanan yang mengatur hal tersebut.

“Semoga melalui ini, mahasiswa kami, dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya prinsip-prinsip undang-undang Kebidanan, dan aspek etik dan legal dalam udang-undang Kebidanan itu,”harap Dinah. */AMI

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.