Perekat Rakyat Sulteng.

Sosialisasi Tentang Pemilu dan Larangan Kampanye

PPK Dan Panwaslu Baolan

21

SULTENG RAYA – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pangawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Baolan menggelar sosialisasi tentang Pemilu dan larangan Kampanye bagi pihak netral, Rabu (9/1/2019).

Kegiatan yang dipusatkan di  aula Kantor Kelurahan Tuweley tersebut diikuti oleh sejumlah pihak yang harus netral dalam Pemilu, diantaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), Lurah, Aparatur Desa, Aparatur Pengawas Desa serta RT/RW se- Kecamatan Baolan.

Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua PPK Baolan Tasrim AK Muluk,  Ketua Panwaslu Baolan Darwin, Kordiv Hukum Panwaslu Baolan Abdul Fattah , Kordiv Pengawasan Panwaslu Baolan Fachri Fareza Abas, Camat Baolan Dahri D Min’un serta pihak Babinkamtibmas.

Pada kesempatan itu, Ketua PPK Baolan Tasrim AK Muluk menjelaskan bahwa ujung  tombak keberhasilan Pemilu lahir dari penyelenggara pada tingkat bawah yakni PPS serta KPPS.

Terkait kesiapan dan sosialisasi perekrutan petugas KPPS, dijadwalkan pembentukannya pada tanggal 28 Februari 2019 mendatang. Tasrim juga menyampaikan bahwa syarat mutlak dalam perekrutan KPPS yakni bebas dari kepengurusan Parpol serta tidak masuk dalam tim sukses.

Penyelenggara ditingkat PPK berharap, petugas KPPS kedepannya mampu bekerja maksimal, mengingat beban kerja semakin bertambah yakni pemilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD RI, DPR RI serta Pilpres yang dilaksanakan serentak tahun 2019.

Tasrim juga menambahkan, bila masih ada warga negara yang belum terdata sebagai pemilih pada Pemilu 2019, maka akan dimasukkan dalam kategori Daftar Pemilih khusus (DPK), syaratnya membawa KTP elektronik dan Fotocopy Kartu keluarga ke PPS setempat.

Berdasarkan data untuk sementara,  daftar pemilih khusus  di Kecamatan Baolan sebanyak 46 orang. DPK akan disusun berdasarkan tahapan, tahapan 1 di mulai pada bulan Januari, sementara tahapan 2 akan ditetapkan pada bulan Maret dan tahap 3 ditetapkan pada tanggal 10 April 2019.

“Ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga hak pilih warga Negara,”ujarnya.

PPK Kecamatan Baolan juga mengimbau kepada warga di Kecamatan Baolan agar mengecek daftar pemilih ke PPS setempat atau bahkan bisa diakses pada laman www.lindungihakpilihmu.co.id.

Selain itu, PPK juga terus memberikan pemahaman kepada PPS agar jeli soal dokumen A5 (pindah memilih). Komisioner PPK Baolan menjabarkan bahwa PPS kedepan selaku pihak yang mengeluarkan dokumen A5 memperhatikan prinsip pindah memilih.

Informasi penting yang disampaikan pada kegiatan itu terkait penggunaan surat suara untuk DPRD Kabupaten berwarna hijau, DPRD Provinsi berwarna biru, DPD RI berwarna merah, DPR RI berwarna kuning serta pemilihan Presiden berwarna abu-abu.

Ketua PPK Baolan juga  menyampaikan bahwa jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten Tolitoli dari  Dapil Baolan yakni 9 kursi, DPRD Provinsi sebanyak 6 kursi, DPD RI jatah 4 kursi dari 41 calon, DPR RI sebanyak 7 kursi dari 83 calon.

Selanjutnya, Kordiv Hukum Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Baolan Abdul Fattah menyampaikan tentang netralitas ASN, aparatur Camat, lurah, aparatur Desa, aparatur Badan Pengawas Desa serta RT/RW yang dilarang ikut dan terjun aktif dalam proses kampanye. Hal itu, kata dia dituangkan dalam pasal 280 ayat 2 UU No 7 Tahun 2017 tindak pidana pemilu.

Selain itu,  Abdul Fatah juga menambahkan, jika menemukan peserta pemilu, tim kampanye atau setiap orang yang melanggar berdasarkan pasal 280 tentang larangan dalam kampanye tersebut agar segera melaporkan ke Panwaslu Kecamatan Baolan.

Sementara itu, Babinkamtibmas Kelurahan Tuweley Zulham mengimbau agar masyarakat jangan sampai tertipu dengan eforia Pemilu dengan menebarkan isu sara serta berita Hoax.

“Bila hal itu ditemukan, segera laporkan ke Babinkamtibmas,”ujar Zulham.

Kegiatan sosialisasi Pemilu  yang digagas oleh Panwaslu Kecamatan Baolan bersama PPK Baolan bakal digelar di enam kelurahan dan empat desa yang berada di Kacamatan Baolan. WAN

Leave A Reply

Your email address will not be published.