Perekat Rakyat Sulteng.

SMKN 1 Palu Target Revitalisasi Tahun Ini

17

SULTENG RAYA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulteng akan mendorong Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Palu menjadi sasaran revitalisasi tahun 2019 ini. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) SMK Disdikbud Sulteng, Hatijah Yahya, saat ditemui Sulteng Raya, Selasa (8/1/2019).

Dia menjelaskan, ditahun 2018 ada tiga sekolah yang didorong menjadi sasaran revitalisasi yaitu SMKN 3 Palu, SMKN 2 Palu dan SMKN 1 Toli-Toli. Tahun ini, kata dia, SMKN 1 Palu ditetapkan sebagai sasaran revitalisasi. Revitalisasi SMK merupakan langkah awal untuk mempersiapkan sekolah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kedepannya. Sekolah-sekolah penerima revitalisasi ini merupakan sekolah yang didorong untuk menjadi sekolah BLUD kedepan.

“Kami sudah menetapkan SMK-SMK yang didorong dan ditetapkan menjadi SMK penerima revitalisasi, dalam artian sekolah-sekolah tersebut nantinya akan didorong kesana (menjadi sekolah BLUD, Red). Melalui revitalisasi ini, peralatan disekolah tersebut  akan di standarkan dan guru-guru akan ditingkatkan kompetensinya,”tutur dia.

Dengan begitu, SMK yang menjadi sasaran revitalisasi dapat bergerak secara dinamis, bahkan seluruh pelaku star up yang ada di luar sekolah dapat belajar di SMK tersebut. Sehingga, akan membangun sebuah jaringan industri yang baik kedepannya. Lanjutnya, hal itu sudah terjadi di Kota-Kota besar, untuk itu pengembangan SMK di Sulteng juga akan mengarah pada tujuan itu, untuk melahirkan lulusan yang siap bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Selain itu, kata dia, saat ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan pendapatan yang dihasilkan SMK. Untuk itu, pihaknya juga berupaya agar regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan pendapatan daerah yang ada disekolah mampu digerakan sendiri oleh sekolah. Sebab, SMK belum bisa mengelola pendapatan tersebut secara langsung karena tidak adanya payung hukum untuk melakukan hal itu.

“ Kita belum punya itu dalam artian begini,  misalnya di SMKN 1 Palu mereka memiliki kontrak ketering  di luar, mereka itu kan menggunakan peralatan negara, nah ini pengelolaanya seperti apa. Nah, ini yang baru kita mau dorong untuk dibahas. Bagaimana pendapatannya itu, apakan bisa langsung dikelola sekolah atau di setor ke kas negara, itu yang baru mau kita diskusikan, agar dapat dijadikan pegaangan regulasi untuk sekolah,”terangnya.

Sebaiknya, kata dia, ada Perda yang dikeluarkan untuk menjadi payung hukum sekolah dalam mengelola pendapatan tersebut. Sehingga, sekolah tidak kaku untuk menggunakan pendapatan tersebut. Dengan begitu, sekolah bisa lebih berkreasi untuk mengembangkan potensinya. Namun, hal itu masih harus mengacu pada peraturan yang ada, jika tidak bertentangan baru bisa diterapkan.ADK

Leave A Reply

Your email address will not be published.