Perekat Rakyat Sulteng.

Kadisdikbud Sulteng Instruksikan  KMB Dinormalkan

24

SULTENG RAYA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Irwan Lahace, menginstruksikan kepada seluruh kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di daerah yang terdampak bencana, agar menormalkan kembali kegiatan jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Dia menuturkan, untuk mengejar ketertinggalan capaian kurikulum, jam KBM sudah harus dinormalkan kembali seperti sebelum bencana, tidak ada lagi alasan untuk mengurangi waktu belajar peserta didik. Sebab, semua sekolah sudah tersalurkan bantuan Ruangan Kelas Sementara (Rukantara) yang terbuat dari baja ringan. Bahkan, hampir tidak ada lagi sekolah yang melaksanakan KBM dengan menggunakan tenda darurat.

“Hal ini juga sudah saya instruksikan langsung kepada kepala-kepala sekolah tingkat SMAN dan SMKN dalam beberapa pertemuan. Kita harus buktikan selogan yang selalu diucapkan pemimpin daerah ini bahwa Sulteng kuat, Sulteng bangkit,”tuturnya. Kamis (10/1/2019).

Menurutnya, hal itu bisa dicapai atas kerja-keras yang telah dilakukan Disdikbud Sulteng, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulteng, dan beberapa institusi lainnya yang berinisiatif membentuk posko pendidikan untuk menangani bidang pendidikan pasca bencana. Sejak hari ketiga pasca bencana, tim sudah bergerak posko pendidikan sudah bergerak untuk menangulangi bidang pendidikan.

Lanjutnya, selama kurang lebih satu bulan, tim bergerak meninjau dan mendata kondisi-kondisi sekolah yang mengalamai kerusakan. Mengingat, data sangat dibutuhkan untuk mengetahui secara pasti jumlah sekolah yang terdampak bencana, dan apa saja kebutuhan-kebutuhan sekolah tersebut. Hasil dari kerja keras tersebut, kata dia, saat ini bantuan sudah tersalurkan di seluruh SMAN dan SMKN yang terdampak bencana di Sulteng.

Selain itu, meskipun KBM sudah berjalan normal, pihaknya meminta agar sekolah-sekolah tidak memaksakan peserta didik untuk segera membayar uang komite. Apalagi, kata dia, kepada peserta didik yang rumahnya sudah tidak ada.

“Saya memahami bahwa komite itu ada regulasinya, tidak boleh dipaksakan dalam kondisi seperti ini, apalagi kepada siswa yang rumahnya hilang akibat bencana, kan sangat tidak mungkin untuk dimintai uang komite, sedangkan dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi,”ucapnya.ADK

Leave A Reply

Your email address will not be published.