Perekat Rakyat Sulteng.

BPBD Sulteng: Itu Urusan Pemkot

  Warga Mendirikan Tenda Di ZRB

41

SULTENG RAYA – Sejumlah warga mendirikan tenda pengungsian di Jalan Komodo, Kelurahan Talise Kota Palu.

Lokasi itu, merupakan salah satu titik porakporanda akibat dihantam tsunami pada 28 September 2018 lalu, hingga meratakan hampir seluruh bangunan di atasnya.

Demi menghindari jatuhnya korban jiwa, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah, telah menetapkan peta Zona Rawan Bencana (ZRB) Palu dan sekitarnya. Di lokasi ZRB, masyarakat dilarang mendirikan bangunan, tenda atau aktivitas usaha.

Mengenai keberadaan sejumlah warga yang mendirikan tenda di Jalan Komodo, Kelurahan Talise, Kota Palu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, Bartholomeus Tandigala, mengatakan, permasalahan tersebut diserahkan penuh kepada Pemerintah Kota (Pemkot), baik sosialisasi terhadap peta (ZRB) maupun aktifitas masyarakat.

“Itu kan wilayah Kota, itu urusan mereka (Pemkot). Mereka harus lihat dong, Lurahnya, RTnya, RWnya, yang harus beri tahu ke masyarakatnya kan,” tutur Bhartolomeus kepada Sulteng Raya, Rabu (9/1/2019).

Meski demikian, ia tetap menghimbau masyarakat, khususnya korban bencana juga harus selalu bekerja sama dengan pihak pemerintah. Sehingga, penanggulangan bencana dapat berjalan baik dan sesuai rencana.

“Yah, masyarakat ini, yang memang sudah dilarang ya jangan, minta tolong juga Pemkot Palu bisa melihat itu harus ada pengawasan terhadap hal tersebut,” katanya.

Terkait sosialisasi peta ZRB kepada mayarakat, khususnya warga bermukim dekat pantai, pihaknya juga memberikan otoritas penuh terhadap Pemkot Palu dan pemerintah kabupaten (Pemkab) wilayah terdampak.

“Semuanya dikembalikan ke yang mempunyai wilayah masing-masing,” ungkapnya.

Sebelumnya, Tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, sejumlah warga mendirikan tenda pengungsian di Jalan Komodo, Kelurahan Talise, Kota Palu.

Padahal, daerah itu masuk dalam zona rawan bencana (ZRB) atau zona merah. Berarti, tidak boleh ada pembangunan di zona tersebut.

Mendapat informasi tersebut, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Presly Tampubolon, berencana menemui warga di daerah tersebut untuk melakukan pendekatan persuasif. Karena, keberadaannya, membuat Pemkot Palu ‘sakit kepala’.

Menurutnya, lokasi itu sudah dipasang papan pengumuman sebagai ZRB, seperti di Petobo, Balaroa dan daerah-daerah lainnya. Namun, hal itu ternyata tidak dipedulikan warga.

Selain itu, kata dia, NGO memberikan bantuan tenda, tidak atas sepengetahuan Pemkot Palu. Jika diketahui, maka BPBD pastikan tidak memberi izin mendirikannya di lokasi tersebut.

“Kami tidak tahu itu dan untuk pemindahan mereka, seharusnya tidak perlu dipaksa-paksa untuk pindah, karena kita sudah imbau bahwa daerah-daerah itu jangan dulu bermukim disitu sebab masuk zona berbahaya,” ujarnya, Senin (7/1/2019).

Diketahui, sekira belasan tenda didirikan di Jalan Komodo,  daerah beberapa waktu lalu porak poranda akibat diterjang tsunami.

Sebagian warga Jalan Komodo, selama ini memilih tinggal di rumah-rumah keluarganya atau menyewa kos-kosan daripada tinggal di shelter pengungsian disiapkan pemerintah.

Lurah Talise, Sarlin, di konfirmasi, mengatakan, dirinya sudah menegur serta melarang mendirikan tenda di lokasi itu. Namun, warga tetap bersikeras membangun tenda.

“Yang pasti itu bukan hunian sementara (Huntara), kemarin kita pusatkan pengungsian warga Talise utamnya warga Komodo di Lapangan Golf dan dengan gedung silat, cuma mereka itu tidak mau dibawa kesana ,makanya mereka sementara tinggal sama keluarganya,”jelas Sarlin.RHT/TMG

Leave A Reply

Your email address will not be published.