Perekat Rakyat Sulteng.

DPRD Palu Buka Masa Sidang Cawu I Tahun 2019

23

SULTENG RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar rapat paripurna dengan agenda penutupan masa sidang Catur Wulan (Cawu) III tahun 2018 dan membuka masa sidang  cawu I tahun 2019. Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Palu Ishak Cae di ruang sidang utama DPRD, Jumat (4/1/2019).

Sidang tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Palu Asri, unsur Forkompimda serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Kota Palu.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Palu Asri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kota Palu. Dia juga mengatakan, sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pemkot Palu dan DPRD merupakan mitra sejajar dalam mengambil kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Asri menjelaskan, berdasarkan hasil rapat bersama dengan badan musyawarah DPRD, telah dijadwalkan beberapa kegiatan yang masuk kalender Cawu III tahun 2018 diantaranya pembahasan 5 buah Ranperda yakni Ranperda tentang perubahan Perda no 3 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), ranperda tentang Pemberian Kemudahan Fasilitas dan Kemudahan Investasi pada KEK Palu, ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi, ranperda tentang APBD Tahun 2019 serta ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.

“Dari lima ranperda tersebut, terdapat tiga buah ranperda dipindahkan pembahasannya ke tahun sidang 2019, dikarenakan kondisi situasional Kota Palu yang berada dalam status tanggap darurat bencana akibat dari dampak bencana alam gempa bumi, tsunami dan liquifaksi yang melanda Kota Palu pada tanggal 28 September 2018,”jelas Asri.

Asri menyebutkan, tiga ranperda yang ditunda pembahasan pada tahun 2019 yakni Ranperda tentang perubahan Perda no 3 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), ranperda tentang Pemberian Kemudahan Fasilitas dan Kemudahan Investasi pada KEK Palu dan ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi.

“Dari tiga buah ranperda tersebut, Pemkot juga mengajukan satu kebijakan Pemda yang dibahas bersama yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2018,”tutur Asri. WAN

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.