Perekat Rakyat Sulteng.

Areal Perkebunan Sawit PT HIP Ilegal

Walhi Minta Pemda Buol Gugat PT HIP

127

SULTENG RAYA – Areal perkebunan sawit PT Hardaya Inti Planttions (HIP) yang berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT HIP, dengan total luas ± 5.190 Ha tidak sah atau ilegal dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal itu disampaikan pengacara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buol, Amirullah, SH didampingi Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah (Sulteng), Aries Bira dalam briefing media di salah satu warkop di Palu, Jumat (4/1/2019).

Amirullah menjelaskan, status hukum Areal perkebunan sawit PT Hardaya Inti Planttions (HIP) yang terdiri atas Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konveksi (HPK) dan Areal Penggunaan Lain (APL), tidak memiliki legalitas hukum dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No 39 tahun 2014 tentang perkebunan.

“Karena sesuai dengan sertifikat HGU PT HIP telah mendapatkan areal kebun seluas ± 22.780.866 Ha melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34/HGU/BPN/98 tanggal 16 Juni 1998,” kata Amirullah.

Amirullah menegaskan, kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan atau usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No 39 tahun 2014 tentang perkebunan, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah atau izin usaha perkebunan. “Sehingga dengan luas kebun ± 5.190 Ha berada di luar HGU PT HIP yang telah berproduksi, mutlak harus memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 (1) Undang-Undang No 39 tahun 2014 yang menggariskan, perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu, wajib memiliki izin usaha  perkebunan,” tegasnya.

Sementara, Ketua Walhi Sulteng Aries Bira meminta kepada Pemda Buol untuk menggugat perusahaan PT HIP yang tidak mengantongi izin untuk beroperasi.

Selain itu, Aries Bira juga meminta kepada Bupati Buol, dr. Amirudin Rauf untuk membuat rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait pembebasan lahan perkebunan sawit di Buol.

TOLAK IZIN LOKASI PT HIP BUOL!

Direktur Lembaga Investigasi dan Advokasi Rakyat (Lentora) Sulawesi Tengah (Sulteng), Andrie Wawan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buol untuk tidak mengeluarkan izin lokasi PT Hardaya Inti Plantation (HIP).

Sejak awal Lentora telah menolak permohonan pelepasan kawasan oleh PT HIP pada tahun 2017 melalui surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 5.794/MENLHK-PKTL/KUH/2015 yang ditandatangani oleh Prof Ir San Afri Awang, selaku Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan mengenai tanggapan permohonan pelepasan kawasan Hutan oleh PT. Hardaya Inti Plantation seluas ± 10.028 Ha.

“Namun hingga saat ini, justru pihak terkait malah menerbitkan SK pelepasan, ada apa ini? ini perlu dilakukan penelurusan lebih dalam,” kata Andrie Wawan melalui siaran persnya, Jumat (28/12/2018).

Menurutnya, berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalistik. Sama halnya, tak cukup argumentasi untuk mengatakan bahwa ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis.

“Secara analisis ada empat kunci untuk memastikan kemakmuran bersama itu bisa tercapai jika ditinjau dari pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pertama, adanya keharusan bagi peran negara yang bersifat aktif dan efektif. Kedua, adanya keharusan penyusunan rencana ekonomi (Ekonomi terencana), Ketiga, adanya penegasan soal prinsip demokrasi ekonomi, yakni pengakuan terhadap sistem ekonomi sebagai usaha bersama (Kolektivisme) dan keempat adanya penegasan bahwa muara dari semua aktivitas ekonomi, termasuk pelibatan sektor swasta, haruslah pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelas Andrie Wawan.

Namun kata Andrie, berbeda dengan PT Hardaya Inti Plantation (HIP) yang berada di Kabupaten Buol yang telah melakukan aktifitas perkebunan selama ±20 tahun yang dinilai tidak memiliki itikad yang baik untuk memajukan perekonomian bangsa, khususnya masyarakat Kabupaten Buol.

“Pelepasan dan penetapan kawasan areal PT. HIP seluas 9.964 Ha yang baru-baru ini telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan nomor SK.517/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2018, kami nilai bukan hanya berdampak pada persoalan kerusakan ekologi yang berakibat banjir, longsor dan bencana alam lainnya namun kerusakan tata ekonomi makro hingga mikro daerah karena monopoli lahan oleh satu koorporasi,” tuturnya.

Lanjut Andrie, sertifikat HGU yang dikantongi oleh PT. HIP seluas ±22.780,866 Ha dari tahun 1998 hingga tahun 2018 yang pada kenyataannya hanya dikelola ±14.000 hingga ±15.000 Ha, dapat diartikan PT. HIP tidak mampu lahan tersebut untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Buol.

“Jujur kami lalai dalam mengawal penolakan surat sebelumnya dikarenakan bencana alam yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya, aktifitas kami lumpuh selama beberapa bulan dan tiba-tiba kami dikejutkan dengan adanya SK yang kami anggap siluman dikarenakan terbit disaat pihak provinsi sedang fokus terhadap pemulihan bencana pasigala,” ucap Alumni Unismuh Palu itu.

Andrie menegaskan, bakal menguji secara legalitas SK atas status areal PT. HIP sebelumnya yang berada di luar HGU dengan total luas ± 5.190 Ha, dan akan kompilasikan kerugian negara atas pengelolaan areal di luar HGU yang terdiri Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) , Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Areal Penggunaan Lain (APL).

Olehnya, Andrie Wawan mengeluarkan penegasan terhadap SK siluman tersebut, yang pertama mendesak kepada pihak terkait untuk mengusut tuntas atas terbitnya keputusan siluman melalui SK.517/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2018 tentang pelepasan dan pentapan kawasan PT HIP. Kedua, memproses kerugian negara atas pengelolaan areal di luar HGU PT HIP seluas ±5.190 HA yang terdiri Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL).

“Mendesak kepada pihak pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang terkait untuk melakukan hearing publik tentang  penguasaan HGU yang saat ini dikantongi oleh PT HIP seluas ±32.744,866 HA atas tata pengelolaan berdasarkan asas pemanfaatan dan mengecam Pemda Buol untuk tidak mengeluarkan izin lokasi kepada PT HIP,” tegas Andrie Wawan.YAT

Leave A Reply

Your email address will not be published.