Perekat Rakyat Sulteng.

Mantan Kadispora Morowali Jalani Sidang Dakwaan

47

SULTENG RAYA – Mantan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga (Kadispora) dan Pariwisata Kabupaten Morowali, Halim menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palu dalam kasus dugaan korupsi dana festival Bajo Pasakayang, Kamis (3/1/2019).

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Morowali, Yuniarto kepada Sulteng Raya, Jumat (4/1/2019).

Dalam dakwaan Penuntut Umum (JPU), Yuniarto membacakan, terdakwa melanggar pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, serta dakwaan atau kedua melanggar pasal 9 jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Terdakwa Halim didakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara mencairkan kegiatan Festival Bajo Pasakayang sebesar Rp871.000.000, sedangkan dalam pelaksanaan Festival Bajo Pasakayang tersebut dilaksanakan oleh even organizer yaitu PT. Panta Rai Indonesia dengan biaya sebesar Rp274.300.000,” kata Yuniarto.

Yuniarto menegaskan, Halim saat ini masih menjalani tahanan di rumah tahanan Maesa di Kota Palu sejak 24 Desember 2108 lalu. Halim kembali akan menjalani sidang kedua pada Kamis 10 Januari 2019 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Diketahui, pada tahun 2015 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali mengadakan kegiatan Festival Bajo Pasakayang dengan anggaran Rp879.000.000 yang melekat di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Terdakwa Halim selaku Kepala Dinas merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran dengan menggunkan Event Organizer (EO) untuk melaksanakan kegiatan Festival Bajo Pasakayang, yaitu PT Panterai dengan kesepakatan biaya sejumlah Rp274.000.000.

Namun pada laporan pertanggungjawaban, terdakwa memerintahkan PPTK, Ariesty Briyana Sundus untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dengan menggunakan nama CV Arrahman sejumlah lebih kurang Rp400.000.000, dimana cap dan tanda tangan direktur CV Arrahman dipalsukan.

Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp534.000.000, dengan perincian kegiatan fiktif yang dilaksanakan oleh CV Arrahman sejumlah Rp400.000.000 ditambah Rp134.000.000 yang tidak ada pertanggungjawabannya.BMG

Leave A Reply

Your email address will not be published.