Perekat Rakyat Sulteng.

Huntara, Janji Pemerintah yang Molor

64

Masih membekas dalam ingatan bencana di Jumat petang, 28 September 2018. Dua ribuan orang meninggal dunia. Puluhan ribu rumah dan bangunan luluh lantak. Ratusan ribu orang harus tinggal di pengungsian. Sungguh dahsyat bencana gempa 7,4 SR, disusul tsunami dan likuifaksi kala itu.

 

Oleh: M. Rain Daling, Sulteng Raya

 Kini, memasuki awal tahun 2019, masa tanggap darurat berakhir, berganti masa transisi pemulihan. Namun, persoalan pascabencana yang meluluhlantakkan tiga wilayah di provinsi yang dipimpin Gubernur Longki Djanggola masih belum terselesaikan. Salah satunya persoalan hunian yang layak bagi ratusan ribu pengungsi yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.

Ratusan warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Menanti kepastian janji direlokasi. Meski sebagian dari mereka telah menempati hunian sementara (Huntara).

Berdasarkan data Pusat data dan informasi (Pusdatina) Sulteng per 6 Desember 2018, jumlah pengungsi di Kota Palu, kabupaten Sigi dan Donggala sebanyak 164.626 jiwa atau 50.422 KK yang tersebar di 333 titik pengungsian.

Rinciannya, Kota Palu sebanyak 36.677 jiwa atau 10.356 KK di 127 titik pengungsian. Di Kabupaten Sigi sebanyak 90. 603 jiwa atau 28.588 KK di 154 titik pengungsian dan di Donggala sebanyak 36. 346 jiwa atau 11.478 KK di 52 titik pengungsian.

Kata bangkit dan kuat terus digemakan untuk mereka yang berhasil selamat dari guncangan gempa dahsyat berkuatan 7,4 SR, amukan tsunami hingga ‘tanah bergerak’ yang menenggelamkan apa pun diatasnya atau yang kini ramai disebut likuifaksi.

Senyum masyarakat terdampak bencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala mulai mengembang. Mereka harus berjuang kembali menata hidup meski telah kehilangan keluarga, harta benda dan tinggal di tenda-tenda pengungsian.

Namun, perjuangan tidak mudah. Tiga bulan lebih hidup di tenda pengungsian, tentu sangat menjenuhkan dan membosankan.

“Kalau dirasa bosan juga tinggal di tenda,” kata ibu yang akrab dipanggil Mama Abi yang tinggal disalah satu tenda pengungsian di Kota Palu.

Selama tidur di tenda, ia dengan anaknya yang berusia sekitar 6 tahun itu tidak pernah merasakan empuknya kasur dan bantal.

“Rindu juga dengan kasur dan bantal empuk,” tuturnya berseloroh.

Ia pun berharap ada kepastian soal nasibnya bersama ribuan pengungsi lainnya. Di relokasi dan dibangunkan tempat tinggal yang nyaman atau tetap tinggal di tenda. Hunian Sementara (Huntara) yang dijanjikan pun belum ada kabarnya.

“Belum tau sampai kapan tinggal di tenda. Belum ada informasi relokasi. Huntara juga belum ada kabarnya. Saya tidak berani lagi kalau mau bangun rumah di petobo,” imbuhnya.

 

JANJI PEMERINTAH

 

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam masa pemulihan kerusakan pascabencana gempa bumi yang disertai tsunami dan likuifaksi yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sebanyak 1.200 Hunian Sementara (Huntara) di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala.

Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, dari 1.200 huntara yang direncanakan, lokasi yang sudah terverifikasi tersebar di 48 titik, yakni di Donggala 9 lokasi, Palu 21 lokasi, dan Sigi 18 lokasi.

Pembangunan huntara tersebar di Kota Palu (288 unit), Kabupaten Sigi (233 unit) dan Kabupaten Donggala (188 unit).

Huntara tersebut akan dibangun dengan sistem cluster pada lima zona dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan lahan dan keamanan lokasi dari dampak gempa.

“Huntara yang dibangun dengan model knockdown berukuran 12 x 26,4 meter persegi, dibagi menjadi 12 bilik dimana setiap biliknya akan dihuni oleh satu keluarga. Rencananya pertengahan Desember pengungsi sudah bisa masuk ke huntara,” katanya, Rabu (14/11/2018).

Namun, hingga awal Januari 2019, Kementerian PUPR baru menyelesaikan 190 dari total 699 unit hunian sementara (huntara) bagi korban bencana gempa bumi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.

Tentunya, jauh dari target yang dijanjikan pemerintah bahwa pembangunan 699 unit huntara ditargetkan rampung pada akhir Desember 2018.

Arie mengatakan jumlah ini merupakan tahap I dari total 1.200 huntara yang akan dibangun Kementerian PUPR. Untuk pembangunan huntara sisanya masih menunggu kesiapan lahan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Huntara yang sudah selesai, secara bertahap mulai ditempati oleh masyarakat yang selama ini tinggal di shelter, salah satunya di Kelurahan Silae, sebanyak 10 unit huntara dengan jumlah 120 bilik, yang telah dihuni 29 kepala keluarga (KK) sejak Senin, 17 Desember  2018.

“Kita upayakan 699 huntara bisa siap akhir tahun 2018 dan bisa segera dihuni oleh para pengungsi,” ucap Arie kala itu.

Huntara lainnya di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga juga sudah rampung dan tengah proses pemasangan meteran dan instalasi listrik oleh pihak PLN setempat.

Dikatakan Arie, semakin cepat masyarakat bisa menempati hutara semakin baik. Dengan demikian juga dapat dilakukan evaluasi terhadap kekurangan yang ditemui serta dapat mengetahui jumlah pembangunan huntara yang sesuai kebutuhan.

“Huntara yang sudah dibangun dapat menjadi standar bagi pihak-pihak yang ingin membantu dalam penyediaan hunian di Palu, Sigi dan Donggala,” kata Arie Setiadi.

Huntara dilengkapi sejumlah fasilitas seperti MCK umum, lampu penerangan dan tempat penampungan air bersih. Dalam tiap bilik juga dilengkapi kasur, kompor gas dan beras lima liter bagi penghuni sumbangan Kementerian Sosial (Kemensos).

 

KENDALA YANG DIHADAPI

 

Menurut Arie, sebenarnya sudah ada tambahan Huntara terbangun di beberapa titik. Namun, Huntara itu belum bisa dihuni pengungsi. Karena, masih terkendala listrik.

Tantangan lain yang dihadapi dalam proses pembangunan huntara antara lain ketersediaan material, jumlah tukang dan koordinasi penyediaan air bersih dan listrik.

Selain itu, ada beberapa lokasi pembangunan Huntara yang belum dihuni pengungsi karena lingkungansekitar Huntara berdebu. Hal itu membuat pengungsi kurang nyaman serta bisa mengganggu kesehatan serta sanitasi lingkungan.

Meski demikian, ia berharap, seluruh Huntara siap huni segera huni pengungsi. Adapun kekurangannya, akan terus diveluasi.

“Diisi dulu supaya kita tahu kekurangannya,” kata Arie Setiadi M saat memaparkan progres pembangunan Huntara di hadapan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola pada rapat rapat progres pemulihan pascabencana di Sulteng di ruang kerjanya, Rabu (2/1/2019).

 

PENGUNI HUNTARA

 

Arie mengatakan, huntara diperuntukan bagi masyarakat yang kehilangan rumah akibat gempa, tsunami dan likuifaksi.

Kemudian, huntara juga diperuntukan  bagi warga yang berada di lokasi zona merah (zona rawan bencana 4) atau berada di 0-10 meter dari garis patahan Sesar Palu-Koro, serta yang bermukim di bibir pantai yang berpotensi bahaya berat terhadap tsunami.

“Skema PUPR, Huntara diperuntukan kepada saudara kita yang terdampak langsung bencana di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi. Mereka yang lahannya tidak boleh dihuni lagi, bisa karena likuifaksi berat, lokasinya berada di garis sesar dan mereka yang tinggal di area bahaya sekali terhadap tsunami,” kata Arie, Selasa (18/12/2018) menanggapi keresahan warga soal siapa yang berhak mendapatkan huntara.

Intinya kata dia, setiap kepala keluarga (KK) yang masuk dalam kategori tersebut, dipastikan direlokasi dan disedikan Huntara sambil menunggu selesainya Hunian tetap (Huntap) yang pembangunannya membutuhkan waktu lama.

“Mereka akan direlokasi. Dan untuk membangun Huntap di lokasi yang baru perlu waktu. Untuk itu mereka kita sediakan huntara dulu,” kata Arie.

Selain huntara, Kementrian PUPR tengah menyiapkan pembangunan hunian tetap (Huntap) di 4 lokasi yakni di Kelurahan Duyu, Petobo dan Tondo di Kota Palu dan Kelurahan Pombewe di Kabupaten Sigi.

Penetapan lokasi huntap akan mengacu pada masterplan yang tengah disusun oleh Kementerian PUPR bersama Kementerian/Lembaga lainnya sehingga pembangunan kawasan permukiman relokasi korban bencana tangguh bencana sesuai dengan prinsip Build Back Better.

 

PUPR DIMINTA FOKUS

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah  meminta Satuan Tugas (Satgas) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku penanggung jawab pembangunan huntara bagi masyarakat terdampak bencana di Pasigala, agar tetap terfokus membangun Huntara sesuai target awal.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Tengah, Moh Hidayat Lamakarate, apabila kembali ke konsep awal, masyarakat terdampak likuifaksi dan tsunami atau rumah hilang, termasuk rusak berat merupakan prioritas untuk direlokasi menempati Huntara. Sambil menunggu rehab rumahnya, bisa tinggal di Huntara.

Diakuinya, hingga kini pemerintah belum selesai melakukan pendataan rumah rusak berat, sedang dan ringan. Namun, angka-angkanya seharusnya sudah dapat diprediksi.

“Jangan kita terganggu dengan (belum ada data riil) itu. Siapkan saja dulu huntaranya, kan sampai hari ini, huntara yang terbangun masih sedikit sekali. Kalau saya melihat data progres bangunannya, progres 50 sampai 100 persen,” kata Sekdaprov Sulteng, Moh Hidayat Lamakarate, kepada sejumlah wartawan usai mengikuti FGD Pemetaan Dasar Skala Besar Wilayah Pasigala dan Kabupaten Parmout di Kantor BPJN XIV Palu, Selasa (4/12/2018).

Hidayat memperkirakan huntara yang disiapkan Kementerian PUPR belum cukup menampung seluruh masyarakat yang berhak menghuninya. Ia pun berharap Satgas PUPR terus mempercepat pekerjaan penyelesaian Huntara tanpa harus memikirkan data riil terlebih dahulu.

Paling tidak kata Hidayat, bisa menyelesaikan 75 persen dari target. Dengan begitu, masyarakat bisa menikmati fasilitas pemerintah tanpa harus terus-terusan di tenda-tenda pengungsian.

“Selesaikan saja pembangunannya, nanti tugas kita pemerintah yang mengatur siapa yang masuk ke Huntara,” tegas Hidayat. ***

Leave A Reply

Your email address will not be published.