Perekat Rakyat Sulteng.

Hukuman Mati Tersangka Suap SPAM, Menguji Kejantanan KPK

355

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempertimbangkan menerapkan hukuman mati bagi para tersangka suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) oleh Kementerian PUPR, dimana salah satu proyeknya berada di daerah bencana, yakni Kabupaten Donggala.

Oleh: Muhamad Rafiq, SULTENG RAYA

Menanggapi penerapan pasal hukuman mati kepada para tersangka suap, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Harun Nyak Itam Abu menerangkan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 junto Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa korupsi dalam keadaan tertentu dapat diancam pidana mati.

“Penjelasan dalam keadaan tertentu, masuk salah satunya korupsi dana kebencanaan,” katanya kepada Sulteng Raya, Rabu (2/1/2019).

Dalam pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, disebutkan: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Keadaan tertentu yang dimaksud sebagaimana ditulis dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (2), adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Menurut Harun, KPK harus konsisten jika ingin benar-benar ingin menerapkan pidana mati terhadap tersangka korupsi.

“Saya menguji kejantanan KPK, apakah berani menuntut pidana mati atau tidak. Jangan sampai hanya jadi macan ompong saja. Tertulis dalam UU dalam kenyataannya tidak pernah terwujud,” jelasnya.

Dalam kondisi tersebut, KPK dinilai memiliki andil utama sebagai lembaga yang fokus terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Harun, secara garis besar KPK memiliki fungsi, yakni fungsi pencegahan dan penindakan. Untuk fungsi penindakan, terbagi lagi menjadi dua yakni penyidikan dan penuntutan.

Dengan demikian, KPK bisa menggunakan fungsi penuntutan guna memuluskan penerapan pidana mati terhadap para tersangka korupsi.

“KPK tidak bisa menyatakan pidana mati, tapi pengadilan. KPK hanya memiliki wewenang penuntutan. KPK berani menuntut, itu yang kita tunggu,” jelasnya.

Diketahui, KPK mempelajari penerapan pasal hukuman mati kepada para tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) oleh Kementerian PUPR. Penyebabnya ialah salah satu proyek berada di daerah bencana.

“Bagaimana ini bisa di korupsi bahkan ada di daerah yang masih bencana, kita lihat dulu. Apakah masuk kategori pasal 2 (UU Pemberantasan Tipikor) yang korupsi bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu kalau menurut penjelasan pasal 2, itu kan memang bisa dihukum mati, kalau korupsi yang menyengsarakan orang banyak. Nanti kita pelajari dulu, kita belum bisa putuskan ke sana, nanti kalau itu kalau relevan itu,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Ahad (30/12/2018).

Kembali ke kasus dugaan suap proyek SPAM yang diduga dilakukan pejabat PUPR, salah satu suap itu diduga terkait pengadaan pipa HDPE di daerah bencana Donggala dan Palu. Wilayah tersebut merupakan lokasi bencana gempa dan tsunami beberapa waktu lalu.

“KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini salah satunya terkait dengan proyek pembangunan SPAM di daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami,” ucap Saut.

KPK menetapkan 8 tersangka dalam kasus ini, yakni Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung, Meina Woro Kustinah, PPK SPAM Katulampa, Teuku Moch Nazar, Kepala Satker SPAM Darurat, Donny Sofyan Arifin, PPK SPAM Toba 1 sebagai tersangka penerima. Kemudian, Budi Suharto, Dirut PT WKE, Lily Sundarsih, Direktur PT WKE, Irene Irma, Direktur PT TSP, dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP sebagai tersangka pemberi.

Total suap yang diduga para pejabat Kementerian PUPR itu ialah Rp 5,3 miliar, USD 5 ribu dan SGD 22.100. Duit itu diduga merupakan bagian fee 10 persen dari total nilai proyek Rp 429 miliar yang didapat oleh kedua perusahaan itu.

Menanggapi penerapan pasal hukuman mati kepada para tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) oleh Kementerian PUPR,

Sementara, Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan semua jenis kesalahan ada sanksi atau hukumannya.

“Setahu saya semua jenis kesalahan ada hukumannya. Soal wacana hukuman mati, ya disesuaikan saja dengan ketentuan yang berlaku,” kata Gubernur Longki dalam pesan WhatsApp kepada Sulteng Raya, Ahad (30/12/2018), menanggapi wacana penerapan pasal hukuman mati kepada para tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) oleh Kementerian PUPR oleh KPK.

Gubernur Longki juga prihatin dan mengecam pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Donggala.

Apalagi masyarakat di wilayah terdampak bencana yakni Kota Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) saat ini sangat membutuhkan ada air bersih.

“Kasihan, hak-hak masyarakat terdampak bencana dimanfaatkan oleh meraka yang tidak bertanggungjawab,” katanya.

Olehnya itu, Gubernur Longki berharap kasus tersebut segera di usut tuntas hingga terungkap  pelaku utama dibalik kasus memalukan tersebut.

“Semoga cepat di usut, biar ketahuan siapa yang menyalahgunakan kewenangan dan ikut terlibat dalam korupsi,” harapnya.

“Semoga KPK dapat segera memproses dan menghukum mereka yang bersalah agar pekerjaan dilapangan tidak terlantar,” sambungnya.

Ia pun meminta agar para tersangka yang terlibat dihukmu seberat-beratnya.

“Mereka yang bersalah untuk diberi hukuman yang berat karena biar ada efek jera,” kata Gubernur Longki. ***

Leave A Reply

Your email address will not be published.