Perekat Rakyat Sulteng.

Usut Proyek SPAM di Donggala!

63

Sejumlah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Kabupaten Donggala tahun anggaran 2016, 2017 hingga 2018 diduga banyak masalah. Salah satu permasalahan yang menonjol misalnya kedalaman galian pipa hingga air tidak mengalir.

“Semua SPAM harus diperiksa. Itu KPK menangkap pejabat terkait kasus SPAM di Donggala. Meski tidak langsung ada kaitanya dengan prooyek SPAM di Donggala sebelumnya, tetapi saya menduga semua proyek SPAM bermasalah,” kata Pemerhati Donggala, Jeprry, Ahad (30/12/2018).

Anggaran tahun 2017 dan 2018 pada SPAM dan bak air minum di sepanjang Lapaloang-Kulolu hingga ke Tanjung Karang Kecamatan Banawa juga diduga bermasalah.

Pasalnya, proyek SPAM di lokasi ini terdapat pekerjaan yang dinilai asal-asalan, mulai dari galian pipa yang dangkal dan diduga tidak sesuai spesifikasi hingga pekerjaan bak penampungan tidak rapi.

Masih di jalur yang sama, SPAM dan bak penampungan yang dikerjakan juga tidak rapi, bahkan bak penampungan dibagian atas sudah mengalami kerusakan hingga dipastikan tidak lama di pakai. Pihak aparatpun sudah melirik sejumlah kasus SPAM di wilayah ini.

Selain itu, SPAM lain yang melintas di dalam Kota Banawa tidak dapat mengalir. Masalah lain adalah soal kedalaman galian tidak sesuai spek kedalaman yang ditentukan hingga dipastikan jika banjir pipa bakal keluar ke jalan dan rusak.

Proyek SPAM yang diduga bermasalah lainnya ada di Kecamatan Banawa Selatan, Banawa Tengah, Banawa, Sindue, Sirenja dan beberapa proyek SPAM lainnya dengan total anggaran semuanya mencapai Rp10 miliar lebih.

.Salah seorang rekanan yang mengerjakan beberapa proyek SPAM di Donggala,  Ngo Hendrik. Saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut, ia dengan tegas membantah jika proyek SPAM-nya bermasalah.

“Kasusnya punya saya juga gak masalah,” ujarnya singkat.

Sementara itu, kasus SPAM yang pernah mencuat ke publik adalah Kasus SPAM Palu, Sigi dan Donggala anggaran diatas Rp500 miliar juga diduga bermasalah. Hingga kini kasus yang pernah ditangani Mapolda Sulteng itu juga tidak jelas kelanjutanya.

“Penegak hukum perlu menggunakan pendekatan pencucian uang pada setiap kasus dugaan korupsi yang terjadi di Donggala ini,” tambah Pemerhati Donggala, Jefrry.

Kemudian, pemerintah juga diminta melakukan upaya untuk memperkecil ruang gerak para koruptor hingga diminta melakukan pemidanaan korporasi yang terbukti melakukan korupsi.

Sejumlah anggota DPR Kabupaten Donggala juga enggan banyak komentar terkait beberapa proyek bermasalah di wilayah Donggala dan sekitarnya. TUR

Leave A Reply

Your email address will not be published.