Perekat Rakyat Sulteng.

Bupati Donggala Siap Gugat Balik Bawaslu

Polda Selidik Keterlibatan Dua Ajudan Bupati

54

SULTENG RAYA – Bupati Donggala Kasman Lassa siap menggugat kembali Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah dan Bawaslu Donggala atas dugaan intimidasi dan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya beberapa waktu lalu.

Bawaslu Sulteng dan Bawaslu Kabupaten Donggala telah melaporkan kasus intimidasi dan penganiayaan yang dialami Panwaslu Kecamatan Banawa Harman Abu Bakar Acap saat melakukan tugas pengawasan, Ahad (23/12/2018) lalu, yang diduga dilakukan Bupati Donggala Kasman Lassa ke Polda Sulteng dan Polres Donggala.

“Sudah pasti saya akan menggugat balik,” tegas Bupati Kasman, Jumat (28/12/2018).

Hal senada juga disampaikan Bupati Kasman Lassa saat jumpa pers di rumah jabatan bupati, Kamis (28/12/2018).

Menurut Bupati Kasman, laporan itu dianggap telah mengusik dirinya dalam bentuk kelembagaan sebagai kepala daerah dan sudah berlebihan serta mengada-ada. Selain itu, tindakan pelaporan tersebut dinilai telah merusak kehormatan, reputasi dan nama baiknya.

“Kami tidak akan tinggal diam, namun ada prosedur dan mekanisme yang harus dilalui,” ujarnya.

Bupati Kasman juga membantah atas tuduhan dirinya memperkenalkan putrinya bernama Widya Kastrena Dharma Sidha Lassa sebagai salah seorang Calon Legislatif Kabupaten Donggala dari Partai NasDem.

“Saya hanya memperkenalkan nama putri saya, di situ tidak ada menyebut caleg, tidak ada menyebut partai,” tegas Bupati Kasman.

Tuduhan lainnya yakni jika dirinya ikut serta menginterogasi hingga melakukan intimidasi dengan menarik kerak baju Harman, juga dibantah Kasman Lassa.

“Pada prinsipnya saya tidak tahu, karena yang menanyakan langsung ajudan saya,” kata Bupati Kasman.

Bupati Kasman menjelaskan usai kegiatan selamatan yang digelar warga, dirinya telah beranjak pulang dengan menuju mobil, namun tiba-tiba salah satu warga mempertanyakan atas kehadiran seorang yang gerak geriknya dinilai sangat mencurigakan.

Dirinya memberikan perintah kepada ajudan untuk menanyakan siapa orang tersebut, serta menanyakan identitasnya, karena warga setempat tidak mengetahui dan menganggap itu merupakan bagian dari rombongan bupati.

Namun saat dimintai tanda pengenal, pria yang mengaku sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Banawa itu tidak memiliki kartu tanda pengenal bahkan surat tugas tidak ada.

Terkait dengan dugaan pemukulan serta penghapusan seluruh dokumen-dokumen hasil pengawasan yang sudah direkam, juga dibantah oleh Bupati Kasman Lassa.

“Ajudan saya Ahmad dan Andi datang untuk melerai. Bahkan Masyarakat pun tidak memukul, karena para tokoh adat setempat melarang,” kata Kasman.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, Ruslan Husen saat konferensi pers di Kantor Bawaslu Sulteng dan siaran pers yang dikirimkan, Rabu (26/12/2018) menduga adanya keterlibatan bupati berdasarkan kronologis yang dilaporkan Panwaslu ke Bawaslu Kabupaten Donggala.

Saat ini kata Ruslan, Bawaslu Sulteng bersama Bawaslu Kabupaten Donggala, melaporkan kasus intimidasi dan penganiayaan yang dialami Panwaslu Kecamatan Banawa itu ke Polda Sulteng dan Polres Donggala.

“Kami mengecam tindakan intimidatif yang dilakukan terhadap pengawas pemilu,” tegas Ruslan.

Ruslan menjelaskan kronologis kasus yang dimaksud terjadi saat peresmian sarana air bersih yang dilakukan Bupati Donggala, Kasman Lassa, di Dusun Kabuti, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Ahad (23/12/2018) lalu.

Menurut Ruslan, tugas pengawasan yang dilakukan jajarannya, tidak mesti saat kampanye dan bukan hanya terhadap peserta Pemilu saja, melainkan kepada aparat penyelenggara pemerintahan.

KETERLIBATAN AJUDAN BUPATI DISELIDIK

 Sementara itu, Penyidik Bid Propam Polda Sulawesi Tengah (Sulteng), tengah menyelidiki keterlibatan dua ajudan Bupati Donggala yang merupakan anggota Polri di Polres Kabupaten Donggala, dalam kasus dugaan penganiayaan seorang anggota Panwaslu Kecamatan Banawa, Harman Abu Bakar Acap, Ahad (23/12/2018).

Demikian dikatakan Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari saat dihubungi Sulteng Raya melalui pesan WhatsApp, Jumat (28/12/2018).

“Iyaa betul saya cek ditangani Bid Propam Polda Sulteng, sementara masih dilakukan penyelidikan untuk penyidik Bid Propam yang laporannya baru diterima tanggal 24 Desember kemarin, setelah itu akan dipelajari apakah termasuk perkara disiplin atau kode etik,” kata Kompol Sugeng.

Kompol Sugeng menegaskan, untuk sementara penyidik Bid Propam Polda Sulteng masih mengambil keterangan dari sejumlah saksi-saksi. “Sementra diambil keterangan saksi saksinya dulu, baru terduga pelanggar (Dua ajudan bupati),” jelasnya. ANT/WAH/YAT

Leave A Reply

Your email address will not be published.