Perekat Rakyat Sulteng.

Tidak Harus Pakai Atribut

88

Dugaan penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Bupati Donggala terhadap salah seorang anggota Panwas Kecamatan Banawa beberapa waktu lalu telah berproses hukum, sehingga tidak mendapat tanggapan lebih jauh oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Donggala.

Namun dari sisi etika menyangkut identitas oknum Bawaslu dalam menjalankan tugas, salah satunya ditandai oleh pin yang digunakan sebagai simbol sebagai aparat pengawas Bawaslu.

“Begitu turun mengawas, kadang kita menggunakan pin. Kalau dijajaran kesektariatan kita berikan surat tugas pengawasan,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Donggala, Minhar di kantornya, Jumat (28/12/2018).

Dalam kasus yang menjerat Bupati Donggala tersebut, anggota Panwaslu bernama Harman dianggap oleh bupati tidak beretika, karena kehadirannya tidak diketahui dan tidak membawa atribut atau tanda pengenal sebagai Panwaslu Banawa.

“Tidak ada regulasi yang mengatur seperti itu kita turun harus pakai (atribut),” terang Minhar.

Menurut Minhar, setiap jenjang pengawas sudah memiliki tupoksi untuk melakukan tanggung jawab di wilayah kerjanya masing-masing, sesuai regulasi yang mengatur.

“Kita tidak melakukan pengawasan di luar dari yang diatur,” tandasnya.

Lalu apakah Panwas tidak perlu membawa identitas?

“Harus ada pakai identitas juga untuk meyakinkan bahwa kita sah sebagai panwas,” tandasnya.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, khususnya bagi Panwas di tingkat kecamatan perlu menggunakan identitas yang jelas agar meyakinkan masyarakat sebagai petugas yang memiliki lembaga resmi.

Terlepas dari persoalan penggunaan identitas itu, Minhar menekankan bahwa seluruh jajaran Bawaslu dan Panwas hingga ke tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Donggala telah berupaya melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik.

Berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain melakukan eksekusi langsung di lapangan dalam artian ketika terdapat pelanggaran langsung dihentikan, jangan sampai berlanjut.

Sebelumnya, Bupati Donggala Kasman Lassa menanggapi santai laporan atas dirinya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulteng ke Polda Sulteng, terkait dugaan penganiayaan atau pengeroyokan salah seorang anggota Panwaslu Kecamatan Banawa, Donggala.

Bupati Kasman menegaskan bahwa hal itu merupakan hak demokrasi dari sebuah lembaga. Namun ia menegaskan akan melakukan upaya hukum jika hal ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan siap mengikuti proses hukum.

Ia pun mengingatkan agar hal ini tidak melebar sampai melibatkan masyarakat. Karena sejumlah masyarakat di Kabuti sudah ada yang menanyakan persoalan ini dan mereka siap untuk melakukan pembelaan.

Bupati Kasman menilai bahwa oknum Panwaslu Banawa itu telah melakukan pelanggaran kode etik, karena datang tanpa menggunakan atribut sebagai lembaga resmi negara.

“Kalau nama saya sampai dicemarkan, tentu saya akan melakukan perlawanan secara hukum,” ujar Bupati Kasman kepada sejumlah wartawan di rumah jabatan bupati, Kamis (27/12/2018), dengan didampingi politisi NasDem Donggala, Taufik dan pengacara Misbah SH. WAH

Leave A Reply

Your email address will not be published.