Perekat Rakyat Sulteng.

Sosialisasi Kependudukan Digencarkan di Daerah Timur Sulteng

95

SULTENG RAYA – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Sulawesi Tengah terus menguayakan agar isu kependudukan dapat tersosialisasikan hingga ke pelosok daerah di Sulteng.

Dengan harapan, masyarakat di daerah terus memperbaharui isu-isu kependudukan karena, isu kependudukan sangat erat kaitannya dengan aspek pembangunan.

Di penghujung tahun, Perwakilan BkkbN Sulteng sengaja mengagendakan untuk sosialisai program kependudukan di daerah timur Sulteng dengan menggandeng sejumlah mitra BkkbN. Salah satunya, sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Banggai pada 3 Desember 2018 lalu.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian Penduduk BkkbN Sulteng, Laode Dia, permasalahan penduduk dan isu kependudukan bersifat kompleks dan multidimensional. Sehingga, penting bagi masyarakat mengetahui isu-isu terkini mengenai masalah penduduk.

Isu-isu terkait kependudukan sebut Laode, diantaranya, masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. BkkbN hanya menyampaikan dan mendorong pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mencari solusi keluar dari permasalah tersebut. Sehingga, kesejahteraan dan kualitas penduduk cepat terwujud.

“Pemahaman kita terhadap program pengendalian penduduk ini semakin luas. Inilah salah satu dari tujuan Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk Bersama Mitra Kerja, yaitu Komisi IX DPR RI. Dan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi IX DPR RI,” ucap Laode, saat menyampaikan sosialisasi di Kabuapten Banggai belum lama ini.

Perlu diketahui, kata dia, BkkbN memiliki sejumlah program kependudukan, salah satunya Grand Design masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Misalnya, jumlah penduduk di suatu daerah, harus dihitung luasan wilayah yang layak dihuni masyarakat. Karena, kata dia, semakin besar penduduk di suatu daerah, berpotensi menjadi modal sekaligus beban pembangunan di daerah.

Jika masyarakatnya banyak dan berkualitas, maka akan menjadi modal pembangunan daerah. Namun, kata dia, sebaliknya, jika masyarakat banyak namun tidak berkualitas, maka akan menjadi beban pembangunan daerah.

Karena, yang harus dipahami, setiap anak yang lahir bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Namun, untuk membesarkan anak tersebut, melibatkan tanggung jawab secara kolektif. Baik masyarakat maupun negara. Setiap anak yang lahir, negara harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk tumbuh kembangnya.

“Ada lima aspek pengendalian penduduk, pertama dilihat dari kuantitasnya, kedua kualitasnya, ketiga pembangunan keluarga, keempat mobilitas penduduk dan kelima data base kependudukan,” katanya.

Terkait program pengendalian penduduk melalui Kampung KB, setiap Kampung KB direcanakan memiliki rumah data kependudukan. Kampung KB harus berbasis data. Tujuannya, membantu mempermudah membuat perencanaan kampung atau desa, sehingga pembangunan tepat sasaran.

Sementara itu, sebagai perwakilan mitra BkkbN, Verna Gladies Inkiriwang selaku Anggota Komisi IX DPR RI, pihaknya siap mendukung penuh segala program-program BkkbN, khususnya program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Hal itu bukan tanpa alasan, pihaknya mendukung program tersebut sebagai upaya membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan kualitas penduduk yang sasarannya adalah keluarga.

“Dalam hal ini kami melakukan fungsi pengawasan DPR RI kepada kinerja BkkbN di lapangan. Pendidikan berwawasan kependudukan perlu ditanamkan kepada masyarakat kita, agar masyarakat yang notabanenya sebagai penikmat dan pelaku dari pembangunan dapat ikut membantu memberi masukan kepada pemerintah daerah, maupun gampang di dalam membuat perencanaan pembangunan. Baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga, tepat sasaran,” kata Verna. HGA

Leave A Reply

Your email address will not be published.