Perekat Rakyat Sulteng.

Debitur Tuntut Penghapusan Utang, Longki Menyurat ke Jokowi

65

SULTENG RAYA – Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola memperjuangkan aspirasi kemanusiaan dari Forum Debitur Korban Bencana terkait pemutihan atau penghapusan utang bagi korban yang terdampak langsung bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu dan sekitarnya.

Langkah yang ditempuh Gubernur Longki dengan mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo perihal penyampaian aspirasi forum debitur korban bencana.

Surat tertanggal 30 November 2018, yang ditanda tangani  Gubernur Longki itu berisi bahwa Pemerintah Daerah Pronvinsi Sulawesi Tengah menindak lanjuti aspirasi tersebut, dan mengusulkan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk dapat membabntu meringankan beban masyarakat dengan dengan memberikan kebijakan penghapusan utang debitur bagi masyarakat terdampak bencama alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong.

“Demikian disampaikan, besar harapan kami bisa mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Bapak Presiden, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak diucapkan terima kasih,” kata Gubernur Longki dalam surat tersebut.

Dikonfirmasi soal perkembangan atas usulan tersebut, Gubernur Sulteng Longki Djanggola melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Haris Kariming mengatakan usulan tersebut menunggu respon dari Presiden Joko Widodo.

“Sampai saat ini (kemarin) belum ada info,” kata Haris, Rabu (5/12/2018).

Selain mengirim surat kepada Presiden RI, Gubernur Longki juga menyurat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

“Saya sudah tantda tangani suratnya dan kirim ke Menteri Keuangan tentang pemutihan hutang debitur korban bencana alam,” kata Gubernur Longki kepada wartawan usai memimpin upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Pekerjaan Umum (PU) di halaman Dinas Bina Marga Sulteng, Senin (3/12/2018).

Gubernur Longki menyatakan dukungannya dan merespon baik usaha pemutihan kredit atau penghapusan utang korban bencana.

Ia beralasan para debitur korban bencana alam semestinya mendapat perlakukan khusus.

Menurut Gubernur Longki, Menteri Keuangan (Menku) Sri Mulyani dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu memiliki kebijakan berbeda. Kalau

“Menkeu mengeluarkan kebijakan menghapus atau membebaskan debitur dari pembayaran kredit, sementara OJK sendiri memberikan kelonggaran waktu hingga 2 sampai 3 tahun kedepan bebas pembayaran bunga,” ujarnya kepada Sulteng Raya, Selasa (4/12/2018).

“Memang betul tidak bayar sekarang, tapi  tiba masa akhir kelonggaran waktu, bunganya dihitung dan dikalikan selama dua sampai tiga tahun. Itu sama dengan membunuh,” tegas Gubernur Longki.

Menurutnya, para debitur mungki menerima kelonggaran atau relaksasi pembayaran  kredit tanpa ada pembayaran bunga kredit.

“Kalau memang pembebasan utang sulit dilakukan, ya beri kelonggaran waktu saja dengan mempertimbangkan bebas dari bunga. Seperti itu yang kira tawarkan,” ujarnya.

Diketahui, banyak para debitur yang bingung harus membayar angsuran bank maupun kredit pembiayaan di perusahaan finansial. Dari kredit rumah, kredit usaha termasuk juga kredit kendaraan, pascabencana alam yang melanda Kota Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala).

Sebab, pascagempa, banyak rumah retak ringan hingga roboh. Belum lagi rumah hilang di telan bumi terkena likuifaksi. Kondisi inilah akhirnya memaksa para debitur korban gempa turun melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Sulteng dengan desakan penghapusan utang.

Jumlah debitur yang berunjuk rasa meminta penghapusan utang pun semakin bertambah. Saat ini, jumlah formulir tanda tangan yang berisi pengajuan penghapusan kredit berjumlah 25.000 orang lebih.

Saat ini, anggota DPRD Sulteng membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan membawa masalah pemutihan utang ini ke DPR RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan. Pansus itu sendiri beranggotakan gabungan dari komisi dan fraksi.

Menurut koordinator para debitur, Sunardi Katili SH, pansus yang terbentuk itu bisa membawa aspirasi para debitur yang terdampak bencana.

“Semoga pansus ini bisa membawa aspirasi debitur korban bencana alam kepada Bapak Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya yang mewakili korban berharap keputusan yang diambil sesuai dengan harapan para debitur di Palu, Sigi dan Donggala, yaitu penghapusan atau pemutihan kredit bagi debitur,” kata Sunardi, Jumat (30/11/2018). ROA/RAF/KPC

Leave A Reply

Your email address will not be published.