Perekat Rakyat Sulteng.

Penetapan UMK Parmout Menunggu Rekomendasi Bupati

19

SULTENG RAYA –  Penetapan upah minimum kabupaten (UMK) di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) tahun 2019, masih menunggu rekomendasi bupati untuk menjadi dasar pengajuan kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten Parmout, melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), telah melakukan pertemuan dengan dewan pengupahan untuk membahas penetapan UMK. Tercatat pada tahun 2017 hingga 2018, upah minimun Kabupaten Parmout senilai kurang lebih Rp2.100.000.

Kepala Disnakertrans Parmout, I Wayan Sariana yang ditemui, Rabu (5/12/2018) mengatakan, penetapan UMK di wilayah Parmout belum terealisasi, karena masih ada waktu hingga akhir Desember 2018.

“Penentuannya ini belum terlambat, jadi tidak masalah,” ujarnya.

Menurutnya, keterlambatan ini tidak berdampak terhadap UMK di Parmout, meskipun pemerintah provinsi telah menentukan pada 1 November lalu dengan UMP senilai kurang lebih RP2.123.000 per-1 Januari 2019.

Dia menegaskan, pihaknya tidak mau langsung menentukan UMK, walaupun sudah ada pertemuan sebelumnya dengan dewan pengupahan, semua dilakukan secara prosedural dan tidak seenaknya untuk menentukannya.

“Apabila sudah ada rekomendasi dari bupati, baru diajukan ke gubernur untuk menentukan UMKnya, kalau sudah ada itu baru bisa diketahui berapa UMK di tahun 2019 nantinya,” katanya.

Sementara, Wakil Bupati Parmout, Badrun Nggai, meminta segera mengundang para investor untuk merumuskan bersama tentang upah minimum bagi para pekerja. Permintaan itu disampaikan Wakil Bupati Parmout, Badrun Nggai saat menghadiri pembukaan rapat dewan pengupahan penentuan upah minimum Kabupaten Parmout di hotel Ekonomi Parigi, belum lama ini.

Di kesempatan itu, Wabup berpesan agar Disnakertrans segera membuat MoU dengan para investor terkait hak dan kewajiban para pekerja. “Jangan sampai ada investor asing yang membawa buruh pekerja dari negaranya sendiri seperti yang terjadi di Kabupaten Morowali. Hak dan kewajiban buruh harus diperhatikan. Oleh karena itu, saya minta dinas tenaga kerja segera susun dan rumuskan upah minimum pekerja, kemudian lakukan sosialisasi,” tegasnya.

Menurut Wabup, rapat dewan pengupahan ini tepat dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja buruh, karena mereka merupakan salah satu unsur pelaksana hubungan kerja. Sebab, yang mempunyai peranan strategis dalam pelaksanaan hubungan industrial.

“Saya berharap rapat dewan pengupahan ini dapat melahirkan standar nominal upah bagi para pekerja buruh, sebab hal itu menjadi salah satu penetuan tarif berdasarkan upah minimum daerah kita,” harapnya

Selain itu, Ia memberikan apresiasi kepada BPJS ketenagakerjaan yang telah membuktikan pemberian santunan atau klaim kepada korban kecelakaan yang meninggal dunia di Kabupaten Parmout yang telah berjalan dengan baik. “Kebetulan saya turut hadir memberikan langsung santunan tersebut kepada keluarga korban. Terima kasih BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.OPI

Leave A Reply

Your email address will not be published.