Perekat Rakyat Sulteng.

Peta Geologi Bencana Sulteng Segera Dirilis

13

SULTENG RAYA – Peta geologi di wilayah Sulawesi Tengah mengenai dampak dan potensi bencana di Sulteng sebagai acuan revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Sulteng 2018-2038, segera Dirilis Badan Geologi. Direncanakan peta geologi itu diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng pada 11 November 2018 mendatang.

Demikian disampaikan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Seminar Nasional ‘Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah: Sebuah Pelajaran Bagi Mitigasi Bencana’ di salah satu hotel di Kota Palu, Rabu (7/11/2018).

Menurut Gubernur Longki Djanggola, revisi RTRW merupakan konsekuensi dampak bencana menimpa Kota Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala) serta Parigi Moutong pada 28 September 2018 lalu. Revisi RTRW bakal disesuaikan di seluruh kabupaten dan kota di Sulteng dengan memasukkan dampak-dampak, akibat serta mitigasi bencana.

“Saat ini Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah sedang merancang revisi RTRW. Namun, kita masih menunggu rilis peta geologi tentang dampak Sesar Palu-Koro dan daerah yang berpotensi likuifaksi. Peta itu yang akan kita jadikan acuan dalam revisi RTRW. Oleh Badan Geologi, menjanjikan kepada kami menyerahkan hasilnya pada 11 November 2018,”kata Gubernur Longki.

Sebagai gambaran, kata Gubernur Sulteng, peta geologi bencana bakal dibagi menjadi empat zona. Salah satu zona, kata dia, dinamai zona merah. Zona merah merupakan wilayah yang dilarang bagi masyarakat membangun maupun melakukan aktivitas di atasnya.

“Ada pula zona yang nantinya hanya boleh beraktivitas biasa. Namun, tidak boleh mambangun gedung atau pemukiman di atasnya,” katanya.

Senada, Kepala Sub Bidang Evaluasi Geologi Teknik, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi, Ginda Hasibuan, mengatakan, Kota Palu dan Kabupaten Dongala merupakan wilayah yang termasuk pada zona Kawasan Rawan Bencana (KRB) gempa bumi tinggi. Sehingga, sangat perlu dilakukan revisi RTRW untuk kepentingan pembangunan di masa mendatang.

Sehingga, kata dia, saat ini Badan Geologi sedang membuat peta wilayah potensi bencana untuk wilayah Sulteng.

“Insya Allah, 11 November 2018 mendatang, peta itu sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Ginda Hasibuan.

Menurutnya, pemanfaatan dan penataan ruang dan wilayah harus memperhatikan aspek potensi resiko bahaya.

“Begitupun pengendalian pembangunan, harus memperhatikan resiko bahaya dan pengawasan penggunaan  ketentuan dalam rancang bangun bagi infrastruktur vital,” kata dia.

Diketahui, kegiatan Seminar Nasional ‘Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah: Sebuah Pelajaran Bagi Mitigasi Bencana’, diinisiasi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kegiatan itu menghadirkan sejumlah pemateri, yakni Kepala Sub Bidang Evaluasi Geologi Teknik, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi, Ginda Hasibuan, Peneliti Sesar Palu-Koro, Abdullah, Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Daryono dan dan Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Sridewanto Edi Pinuji.

Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, President Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin, Bupati Donggala, Kasman Lassa, Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (CKSDA) Sulteng, Saliman Simanjuntak, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, Bartholomeus Tandigala, Kalak BPBD Kota Palu, Presly Tampu Bolon, SVP ACT, Syuhelmaidi Syukur, Kepala Cabang ACT Sulteng, Nani Nurmarjani Loulembah.HGA

Leave A Reply

Your email address will not be published.