Perekat Rakyat Sulteng.

Pengelola LPSE Sulteng, Harus Jadi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa

42

SULTENG RAYA – Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Salursa Widya menegaskan, pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sulawesi Tengah (Sulteng), harus ahli dalam mengelola pengadaan barang dan jasa.

Hal itu disampaikan Salursa Widya saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Poso, Rabu (12/9/2018) dengan menghadiri pembukaan rapat kerja teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Forum Komunikasi (Forkom) Pembangunan Sumber Daya Alam (SDA) se-Sulawesi Tengah di lokasi Siuri Cotage Tentena, Kecamataan Pamona Utara.

Salursa Widya dihadapan peserta rapat menyampaikan bahwa, isu tentang pengadaan merupakan sebuah isu yang sangat penting di masyarakat. Dimana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai 2.500 Triliun pertahun, sekitar  40 persen dibelanjakan untuk prosedur pengadaan barang dan jasa.

Oleh karena itu, Salursa Widya menegaskan bahwa fungsi pengelola sebagai pelayanan harus melayani masyarakat dan menginput data yang cukup penting soal pengadaan, karena harus serius serta jangan dipandang sebelah mata.

“Jangan dipandang main-main, karena input yang baik dapat menghasilkan output yang baik, jika pengadaan dilakukan yang benar dan membayar barang dan jasa harus sebesar nilainya,” ucap Salursa Widya.

Salursa Widya juga meminta, para pengelola LPSE untuk memahami soal pengadaan yang benar. Ia berharap, dengan adanya rapat ini pengelola LPSE bisa menjadi ahli dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kasubag LPSE Sulteng, Syafri Arif dalam laporan panitianya mengatakan, rapat ini digelar salah satunya untuk menyatukan persepsi pengelolaan pelayanaan pengadaan secara elektronik se-Sulteng, yang masuk dalam peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2016 tentang peningkatan pelayanan terbaik kepada para pengguna pelayanan.

Menurut Syarif Arif, rapat ini nantinya para peserta akan diberikan materi terkait pengelolaan pelayanan pengadaan dengan menghadirkan pemateri dari pejabat LKPP RI.

Sementara, Bupati Poso, Darmin Sigilipu dalam sambutannya mengatakan, rapat kerja teknis tersebut merupakan suatu sarana penting dan sangat baik, guna menyamakan presepsi serta pemahaman demi kemajuan LPSE, serta terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Sulteng.

Usai memberikan sambutan, Bupati Poso kemudian melakukan pemukulan gong sebagai tanda dimulainya rapat kerja teknis LPSE se-Sulteng dan Forkom Pembangunan dan SDA dengan tema “Transparan Pengadaan Barang dan Jasa serta Sinergitas dan Pelaksanaan Pembangunan Menuju Sulteng Berkualitas”.

Diketahui, rapat teknis itu berlangsung empat hari sejak Rabu 12 September hingga Sabtu 15 September 2018, yang dihadiri para peserta LPSE se-Sulteng serta sejumlah kepala OPD dilingkup pemerintahan Kabupaten Poso.SYM

Leave A Reply

Your email address will not be published.