Perekat Rakyat Sulteng.

Bawaslu Sulteng Gelar Rakor Evaluasi Pengelolaan Keuangan

28

SULTENG RAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Koordinasi (rakor) evaluasi pengelolaan keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota se-provinsi Sulawesi Tengah di Best Westren Plus Coco Palu, Jumat (7/9/2018). Dalam kegiatan tersebut, tampil sebagai narasumber Kepala Sekretaraiat Bawaslu Sulteng, Anayanthy Sovianita serta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu, Muktar Salim.

Kepala Sekretaraiat Bawaslu Sulteng, Anayanthy Sovianita yang ditemui media ini mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan anggaran tiga kabupaten yang melakukan Pilkada tahun 2018. Selain itu, Rakor tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi sekaligus sharing informasi pengelolaan keuangan bersama seluruh bawaslu kabupaten/kota se Sulteng. Mengingat kata dia, saat ini terjadi perubahan nomenklatur satuan kerja (Satker) dari Panwaslu ke Bawaslu.

“Kegiatan ini dilaksanakan, karena kita ingin mengubah mindset Panwaslu  yang sifatnya lembaga ad hoc yang memiliki kecenderungan memiliki paradigma bahwa anggaran yang ada itu harus dihabiskan. Paradigma itu harus diubah karena lembaga Bawaslu di kabupaten sudah permanen. Walaupun memang secara penggunaan anggarannya sama, mata anggaran juga tidak jauh-jauh dari sebelumnya. Tetapi ada hal-hal yang harus  diubah,” ujar Anayanthy Sovianita.

Anayanthy Sovianita juga menjelaskan bahwa meski saat ini, Bawaslu Kabupaten/Kota sudah permanen, tetapi Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) masih ditangani oleh Bawaslu Sulteng, mengingat kata dia, sesuai aturan keuangan, untuk anggaran tahun 2019, itu sudah disusun sejak bulan Februari 2018. Dia menjelaskan, meski belum menjadi Kuasa Penggunaan Anggaran, Bawaslu Kabupaten/Kota diberi ruang untuk melakukan revisi, jika nantinya dalam pelaksanaannya, ada kegiatan yang tidak masuk dalam perencanaan.

Pada kesempatan itu, Anayanthy Sovianita juga menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi dari 10 provinsi di Indonesia yang dijadikan pilot project zona bebas korupsi dan kawasan bersih melayani. Sehingga kata dia, semangat itu harus ditularkan di kabupaten/kota se Sulteng.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu, Muktar Salim menjelaskan bahwa terdapat hal-hal baru, yang  perlu disampaikan kepada peserta rakor, utamanya berkaitan dengan Peraturan Dirjen Perbendaharan nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019.

“Ada beberapa diskresi atau kemudahan buat tim Pileg dan Pilpres nanti. KPU dan Bawaslu dalam hal ini mendapat perlakuan khusus, terkait pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) termasuk pertanggungjawabannya. Karena intensitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu diakhir tahun 2018 ini sampai dengan tahun 2019 banyak sekali. Makanya, dengan adanya Peraturan Dirjen Perbendaharan nomor 14 tahun 2018 ini diatur mekanisme baku yang semuanya ingin memudahkan,”ujarnya.

“Jangan sampai tugas utama Bawaslu yang ingin mengawasi pelaksanaan Pileg dan Pilpres terganggu dengan pertanggungjawaban ini,”jelasnya menambahakan.

Muktar Salim juga menjelaskan, dalam interaksi dengan peserta rakor, banyak masukan terkait kondisi perkembangan di lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang disusun. Olehnya, pada kesempatan itu, dia menjelaskan terkait prinsip fleksibiltas dalam pengelolaan keuangan.

“Dalam konteks anggaran, harus kita alokasikan anggaran sesuai kebutuhan kita. Tetapi seiring dengan bergulirnya waktu, tiba-tiba ada dinamika perubahan yang membutuhkan kegiatan lain. Perlu ada revisi perubahan agar dana yang tersedia itu bisa digunakan untuk kegiatan yang efektif dan efisien dan sesuai pada kondisi saat itu. Pada prinsipnya, indikator perencanaan yang baik adalah semakin kecil revisi, semakin bagus perencanaan,”ujarnya. WAN

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.